Padang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah provinsi setempat dalam upaya memperkuat akses keuangan daerah.
"Usulan ini mencakup literasi pembiayaan ultra mikro atau UMi di pesantren dan pelatihan pengelolaan keuangan untuk Badan Usaha Milik Nagari atau yang lebih dikenal dengan BUMNag," kata Kepala DJPb Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Sabtu.
Selain itu, untuk memperkuat dan meningkatkan akses perluasan akses keuangan di daerah, DJPb juga mengusulkan agar ada business matching dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mesir, Arab Saudi, Kanada maupun Jepang.
Tidak hanya itu, DJPb juga menyampaikan beberapa program yang bisa mendukung inklusi keuangan di Ranah Minang. Program yang dimaksud di antaranya Iktisar Pesantren yakni sebuah kegiatan literasi pembiayaan UMi yang direncanakan mulai Juni 2025.
Program ini akan menyasar pesantren sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi di sektor pendidikan. Kemudian DJPb juga menjalankan program Satu Nagari Satu BUMNag yang meliputi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh online pengelolaan keuangan BUMNag pada Agustus 2025.
"DjPb juga akan melaksanakan sharing session bersama petani hidroponik milenial untuk mendorong inovasi dan regenerasi petani muda," kata dia.
Terakhir, untuk mempercepat perluasan akses keuangan di daerah DJPb menggagas program Akses Ku Merata yaitu penyuluhan literasi keuangan UMi sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pembiayaan.
"Sinergi yang kuat antaranggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, maka perluasan akses keuangan di Sumbar dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Syukriah.
