Si (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menargetkan pembentukan 90 koperasi desa merah putih di nagari (desa) di daerah itu sampai 12 Juli 2025.
"Hingga saat ini sudah ada lima koperasi desa merah putih yang terbentuk. Sedang persiapan pembentukan saat ini ada 85 koperasi lagi," kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat Pahrein di Simpang Empat, Rabu.
Menurutnya untuk mencapai target itu pihaknya menargetkan sampai 23 Mei 2025 sudah selesai di akta notaris dan pada 12 Juli telah selesai.
"Untuk sementara biaya di akta notaris ditanggung oleh simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebelum anggarannya turun dari pemerintah pusat," katanya.
Untuk keanggotannya, kata dia, diambil dari masyarakat nagari (desa) setempat minimal 20 orang.
"Bidang usaha koperasi desa merah putih itu meliputi apotek, klinik, unit usaha simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage dan logistik. Ditambah satu bidang usaha potensi di nagari masing-masing," katanya.
Dia mengharapkan kepada seluruh nagari (desa) dapat berperan aktif dalam pembentukan koperasi yang merupakan program pusat ini.
Dia menyebutkan pembentukan koperasi desa merah putih itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Kita juga sudah melakukan rapat bersama melalui zoom dengan pihak provinsi dan pusat terkait pembentukan koperasi itu," katanya.
Pihaknya saat ini terus melakukan pembinaan terhadap 182 koperasi berbagai jenis usaha dalam upaya menciptakan koperasi yang sehat dan dalam rangka kesejahteraan anggota koperasi.
"Dari 182 koperasi itu, 100 koperasi termasuk koperasi sehat dan berkualitas dengan kegiatan dan keuangan yang mampu menyejahterakan anggota. Sedangkan 82 koperasi lagi dalam pembinaan karena ada yang belum melakukan rapat anggota tahunan," katanya.
Selain itu, ada sekitar 200 lebih koperasi tidak aktif. Menurut dia, kebanyakan masalah koperasi yang tidak aktif itu adalah masalah transparansi pengurus mengenai keuangan kepada anggota. Namun persoalan itu terus dilakukan pembinaan.
Ia menyebutkan, pembinaan dilakukan baik segi keuangan, administrasi dan persoalan keanggotaan.
Selain masalah anggota dan pengurus juga persoalan keuangan yang tidak transparan dari pengurus kepada anggota.
