Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat menyediakan lahan delapan hektare di Lubuk Selasih untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Bupati Solok Jon Firman Pandu di Solok, Minggu, menjelaskan penyediaan lahan tersebut pada masa mendatang diperluas hingga total 13 hektare untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Ia juga mengungkapkan dukungan terhadap program pemerintah pusat tersebut, karena nantinya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sekolah Rakyat ini adalah langkah besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Solok,” ucapnya.
Wakil Bupati Solok Candra mengatakan Sekolah Rakyat program bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
Ia mengatakan gerak cepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok dan pembangunan lainnya, seperti jalan Lubuk Selasih-Air Dingin, atas dorongan berbagai pihak, terutama juga berkat bantuan Anggota DPR RI Andre Rosiade.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Sabtu (3/5), bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan Gubernur Mahyeldi Ansharullah beserta rombongan.
Saat kunjungan tersebut, Andre Rosiade mengungkapkan Sumatera Barat terpilih sebagai salah satu di antara enam provinsi di Indonesia yang akan menjadi lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Pada tahap pertama, Kabupaten Solok termasuk daerah yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat.
“Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo juga memprioritaskan pembangunan di Sumatera Barat. Program Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan,” ujarnya.
Menteri PUPR Dody Hanggodo mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung program Sekolah Rakyat.
Menurut dia, hal itu wujud perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di daerah, terutama masyarakat miskin dan kesulitan akses pendidikan.
Sekolah Rakyat bukan hanya menawarkan pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan fasilitas pendukung, seperti asrama, lapangan olahraga, dan pelatihan keterampilan yang akan mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat.
Kementerian PUPR akan terus mendukung program-program strategis seperti ini untuk mempercepat pemerataan pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun akses terhadap pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.
