Bukittinggi (ANTARA) - Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan harapannya agar kewenanangan dalam pengelolaan satuan pendidikan tingkat SMA dikembalikan ke pemerintah daerah tingkat II.
“Kami ingin kewenangan SMA ini dikembalikan kepada kita di pemerintah daerah. Sebenarnya tidak ada masalah kalau dikelola oleh pemerintah provinsi selagi tidak menimbulkan persoalan. Tapi kenyataannya, masih ada beberapa kendala yang terjadi untuk mengembangkan pendidikan, khususnya di Koa Bukittinggi sendiri,” kata Ramlan Nurmatias, Sabtu (3/5).
Wako menjelaskan, kendala yang dimaksud diantaranya persoalan penganggaran dari daerah dan juga persoalan penerimaan peserta didik baru. Hal ini yang menjadi poin penting menurutnya mengembalikan kewenangan SMA sederajat kepada pemerintah daerah.
“Kondisi saat ini, kita tidak bisa menganggarkan dari APBD untuk mendukung pengembangan sekolah, seperti kekurangan lokal. Kemudian masalah penerimaan murid baru, yang seharusnya diprioritaskan kepada warga kot. Masalah sekolah di daerah, tentu daerah itu sendiri yang memgetahui,” kata Ramlan.
Ia mengungkap telah menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat. Baik itu, saat retret di Magelang pada Februari lalu dan juga saat APEKSI 2025 yang dilaksanakan di Bukittinggi sebagai tuan rumah.
“Kalau kurikulumnya boleh kita ikuti dari kebijakan pusat. Tapi kalau kewenangannya, kalau lebih efektifnya ada di pemerintah daerah itu sendiri,” ujarnya.
Wako juga mengungkapkan berbagai program unggulan bidang pendidikan yang akan direalisasikan mulai tahun ajaran baru 2025/2026.
Antaranya, seragam sekolah gratis, angkot gratis untuk pelajar SMP dan SMA, bantuan guru untuk peningkatan inovasi pendidikan, kelanjutan pembangunan SDN 08 Campagi Ipuah, SDN 05 Tarok Dipo, SD di Kubu Tanjuang da mushala di setiap sekolah.
"Pemkot Bukittinggi terus mendukung pendidikan sebagai program prioritas sesuai Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto untuk berkomitmen membangun SDM yang kuat sebagai agen perubahan untuk antarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur," pungkas Ramlan.
