Lubuk Sikaping (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Pendidikan meminta kepada para kepala sekolah agar acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas akhir tahun ajaran 2024/2025 dilakukan secara sederhana.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Gunawan di Lubuk Sikaping, Sabtu kepada ANTARA mengatakan agar acara seremonial itu tidak memberatkan kepada orangtua Siswa.
"Kami minta kepada para sekolah, lakukan secara sederhana sesuai kemampuan agar tidak membebani para orangtua siswa/wali murid," terang Plt. Dinas Pendidikan, Gunawan.
Dinas Pendidikan kata Gunawa sudah menyurati seluruh jajaran Kepala Sekolah di bawah nauangan Pemkab Pasaman guna mencegah potensi adanya pungutan liar (Pungli) terhadap orangtua siswa.
"Sudah kita sampaikan dan juga dalam bentuk surat tertulis kepada seluruh jajaran Kepala Sekolah TK/PAUD, SD, SMP, dan pengawas per tanggal 10 April 2025 lalu. Ini dilakukan juga agar tidak jadi polemik dan mencegah potensi-potensi pungli dilingkungan sekolah," tambahnya.
Ia mengatakan bahwa terkait acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas akhir harus didudukan bersama antara pihak sekolah dengan wali murid (orangtua) agar tidak memberatkan dalam biaya.
"Pihak sekolah agar melakukan musyawarah dengan orangtua/wali murid, jajaran Komite dan pengawas. Agar biaya yang ditimbulkan dapat disepakati dan tidak memberatkan," katanya.
Pemkab Pasaman kata dia juga tidak membenarkan adanya studi tour atau sejenisnya dalam rangka perpisahan kelas akhir keluar daerah (kota).
"Mari manfaatkan semua potensi wisata lokal yang ada di Kabupaten Pasaman sebagai referensi untuk memperdalam wawasan keilmuan siswa terhadap potensi lokal daerah. Ada Museum Imam Bonjol, Planetarium Equator, TWA Rimbo Panti, Puncak Koto Panjang, arung jeram di Bonjol, dan wisata alam lainnya," terangnya.
Apalagi kata dia saat ini Pemkab Pasaman tengah konsen dalam pengembangan sejumlah spot wisata yang perlu didukung bersama.
Pihaknya juga meminta kepada para pengawas dan penilik turut serta melakukan pengawasan terhadap sekolah yang jadi binaannya.
"Jika memang ada yang terbukti melanggar, kami tidak akan segan-segan menindak tegas para sekolah sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
