Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa perahu, alat snorkeling, kios kuliner, hingga peralatan selam. Bahkan pelatihan pengelolaan usaha juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.
Sejak diluncurkan pada 2020, program Dewi Bahari menunjukkan capaian signifikan. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tambahan tujuh desa baru yang akan ditetapkan tahun ini.
Beberapa desa telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengintegrasikan usaha lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan homestay.
"Untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, KKP rutin menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata bahari secara daring dan luring," kata Miftahul.
Materi pelatihan di antaranya mencakup pelayanan prima, diversifikasi produk wisata, pemasaran digital, hingga sertifikasi pemandu wisata, guna memastikan kualitas layanan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pengembangan Desa Wisata Bahari termasuk untuk mendukung program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Hal itu berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan konservasi ekosistem laut untuk generasi mendatang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KKP optimalkan Desa Wisata Bahari untuk ekonomi pesisir berkelanjutan
