Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta seluruh kepala desa atau wali nagari di provinsi itu ikut berinovasi untuk mendukung program ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Sektor pangan sesuai Asta Cita tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah," katanya di sela menghadiri Pertemuan Forum Komunikasi Nagari (FKN) tahun 2025 di Padang, Kamis.
Menurutnya, kepala desa atau wali nagari merupakan pemerintahan terkecil yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, termasuk petani. Simpul-simpul pertanian juga berada di desa dan nagari.
Ia mengatakan dukungan terhadap ketahanan pangan di tingkat nagari itu bisa dimulai dengan mendorong petani untuk menggunakan benih unggul sebagai salah satu komponen utama dalam meningkatkan produktivitas.
"Petani diarahkan untuk memilih benih yang sesuai dengan selera, kondisi lingkungan, berdaya hasil tinggi, dan bernilai jual tinggi," ujarnya.
Ia menilai dengan pengelolaan yang maksimal potensi sektor pertanian dan pangan di desa atau nagari bisa menjadi andalan untuk ketahanan pangan.
Mahyeldi menyebut ketahanan pangan sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Sumbar. Dalam kebudayaan Minangkabau, dikenal keberadaan rangkiang sebagai simbol adat bagi lumbung pangan yang menjaga ketahanan pangan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, hal yang perlu dijaga ialah kualitas dan kuantitas produknya, sehingga betul-betul sesuai dengan harapan dan kebutuhan.
Ia menilai melalui dana desa dapat dibentuk Lembaga Ketahanan Pangan untuk mendukung tersedianya cadangan pangan.
Gubernur menyebut ketahanan pangan harus benar-benar didukung dengan ketentuan dukungan dari Dana Desa minimal 20 persen, sehingga dapat menjamin kondisi ketersediaan pangan yang aman, beragam, bergizi, dan terjangkau. Serta, memastikan masyarakat memiliki kemampuan dalam mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG menjelaskan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi nagari atau desa di Indonesia, termasuk di Sumbar.
Fakta saat ini, nagari/desa di Sumbar memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana desa. Pada 2025, sebanyak 1.035 nagari/desa di Sumbar mendapatkan alokasi sebesar Rp1,054 triliun.
“Kucuran dana desa ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada 2024, Sumbar mendapatkan alokasi sebesar Rp1,023 triliun. Dana ini dikucurkan pemerintah untuk membantu nagari/desa dalam mewujudkan program pemerintah, sehingga penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Syukriah berharap melalui pertemuan FKN tersebut dapat dirumuskan program dan kebijakan yang tepat sasaran serta berdampak positif bagi peningkatan ketahanan pangan di tingkat nagari.
