Padang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria menyarankan agar kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang dan Kota Sawahlunto dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung perekonomian masyarakat sekaligus melestarikan cagar budaya.
"Jika dikelola BUMD, maka pengelolaan kota tua di Sumbar bisa mendukung kemajuan budaya, pariwisata dan juga UMKM dalam menghidupkan ekonomi masyarakat," kata Nanda Satria di Padang, Jumat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar harus mencontoh pengelolaan kawasan wisata Kota Tua DKI Jakarta yang berhasil mendatangkan 2,1 juta wisatawan selama 2024. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan prinsip konsorsium yang melibatkan sejumlah pihak.
"Setelah revitalisasi selesai maka gedung yang ada di kawasan Kota Tua Sawahlunto maupun Padang bisa disewakan ke investor, yang ingin berinvestasi," ujar dia.
Dengan dikelola BUMD maka investor akan lebih mudah berinvestasi di Padang maupun di Sawahlunto karena hanya melalui satu pintu pelayanan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan DKI Jakarta juga patut ditiru Sumbar untuk menghidupkan kawasan kota tua di Ranah Minang.
"Dengan dikelola BUMD bisa mengoptimalkan pengelolaan area komersil kawasan wisata Kota Tua Padang dan Sawahlunto," ujarnya.
Ia mengatakan rombongan DPRD Sumbar sebelumnya telah berkunjung ke Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta pada Senin (13/1). Kunjungan kerja itu untuk menggali informasi pengembangan destinasi wisata kota tua di Batavia.
"Dari kunjungan beberapa waktu lalu kami mendapatkan banyak informasi yang bisa diterapkan ulang di Kota Padang maupun di Kota Sawahlunto," ujarnya.