Pertama di Indonesia, PSPK apresiasi kolaborasi Bupati Pesisir Selatan soal pendidikan

id Bupati Pesisir Selatan

Pertama di Indonesia, PSPK apresiasi kolaborasi Bupati Pesisir Selatan soal pendidikan

Bupati Rusma Yul Anwar bersama tim PSPK

Painan (ANTARA) - Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), yayasan yang bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai sukses berkolaborasi dengan Pemprov Sumbar dan perguruan tinggi.

"Ini perdana dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia," ujar Inisiator PSPK, Qonita Beldatis saat audiensi dengan Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar di Painan.

Menurut Qonita, program kolaboratif antara pemerintah daerah (kabupaten) dan pemerintah provinsi merupakan hal baru. Di mana, dalam hal ini pemerintah daerah proaktif terhadap jenjang pendidikan generasinya sehingga kolaborasi tercipta.

Qonita menyebutkan, bahwa pihaknya memang berkeliling Indonesia memperhatikan dan memberikan support terhadap kepala daerah untuk pengembangan pendidikan. Namun, kata dia, tidak banyak kepala daerah berminat berinvestasi di sektor pendidikan, karena dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Sebenarnya memang kebijakan yang tidak populer bagi kepala daerah, tapi dampaknya akan dirasakan 10 hingga 15 tahun ke depan, karena ini investasi jangka panjang," ujarnya.

Qonita menambahkan, pendidikan jenjang perguruan tinggi, sebetulnya menjadi urusan pemerintah provinsi dalam tujuan untuk menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Namun, Pemkab Pesisir Selatan ternyata memberikan perhatian besar terhadap hal tersebut.

"Kita optimistis, melalui pendidikan, Pesisir Selatan akan merangkak keluar dari keterpurukan ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut Qonita mengungkapkan, PSPK dan Pemkab Pessel telah berkolaborasi dalam gerakan Lingkar Daerah Belajar (LDB) sejak 2023. Kerja sama mencakup penyelenggarakan pendidikan program merdeka belajar dan forum penggerak pendidikan.

"Pesisir Selatan adalah daerah pertama yang kerja sama dengan Lingkar Daerah Belajar (LDB) mendukung para tenaga pengajar," katanya.

Sementara itu, Head Of Legal PSPK, Mandira Bienna Elmir mengatakan, untuk menuntaskan kolaborasi pendidikan antara Pemkab Pessel dengan Pemprov Sumbar pihaknya bakal mengupayakan menyusun regulasi. Baik secara teknis hingga meningkatkan penyusunan ke tingkat nasional.

"Ini mestinya diapresiasi sebesar-besaran, karena gebrakan ini merupakan satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.

Menurut dia, jika ini terwujud dengan baik dan profesional, maka Pessel bakal menjadi pilot project dalam menggelar pendidikan kolaboratif ini.

"Ini akan dicontoh nantinya oleh kepala daerah lainnya di Indonesia," ujarnya.

Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar mengatakan, gerakan kolaboratif yang dilakukan merupakan upaya perbaikan dini terhadap kondisi ekonomi masyarakat melalui sektor pendidikan.

"Jika pendidikan baik maka ekonomi akan membaik, itu yang mau kita wujudkan," terangnya.

Ia menyadari bahwa kebijakan ini bukanlah sesuatu yang populer, namun mesti dilakukan jika membenahi kemajuan disektor pendidikan yang nantinya bakal berdampak ke sektor perekonomian.

Rusma juga menyebutkan, salah satu kolaborasi yang dilakukan ialah melalui program beasiswa kepada anak-anak Pessel untuk menempuh jenjang Pendidikan tinggi di Universitas Andalas (Unand).

Menurut Rusma yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Pessel ini, telah ditandatangani (MoU) antara Pemkab Pessel dengan Unand.

Dalam hal ini, Unand memberikan peluang akan menampung sebanyak 400 orang mahasiswa yang berasal dari Pessel.

"Minimal 1 orang per nagari diterima oleh Unand sebagai mahasiswa, inilah salah satu cara kita berinvestasi untuk masa depan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Rusma, pihaknya sudah membicarakan dengan berbagai pihak serta akan segera membentuk tim seleksi.

"Berapa jumlah anggaran belum bisa kita pastikan saat ini, mengingat Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing jurusan berbeda-beda," ulasnya.