Bukittinggi (ANTARA) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar menyayangkan terjadinya permasalahan penggantian imam Masjid Raya Sumbar di Kota Padang yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan publik.
"Masalah ini viral di Sumbar, kami sayangkan surat pemecatan yang dinilai sepihak itu, kenapa tidak disampaikan ke publik," kata Ketua KNPI Sumbar, Angga Azkardha, Jumat.
Menurutnya, pengurus Masjid Raya Sumbar membuat keputusan yang memicu kontroversi dengan mengganti imam Masjid Raya Sumatera Barat dengan sepihak tanpa menjelaskan kepada publik titik permasalahannya.
"Apalagi imam yang baru ini menurut informasi yang kami ketahui, juga terkait langsung dengan keluarga pengurus masjid," kata dia.
Ia mengatakan langkah berbau nepotisme tidak bisa dilakukan di dalam kepengurusan Masjid Raya Sumbar.
"Ini tidak milik keluarga tertentu, jika penunjukkan imam masjid berdasarkan kekeluargaan ini sudah ada upaya pengurus masjid membawa kepentingan umat menjadi kepentingan pengurus," ujar Angga.
Ia juga mengungkap kecurigaan di internal pengurus Masjid Raya Sumbar yang terafiliasi dengan partai politik tertentu.
"Jika itu memang terjadi ini tidak hanya salah, tetapi juga pelanggaran yang perlu diawasi karena telah membawa kepentingan parpol ke ranah masjid, ini nantinya tidak hanya mendorong kecurigaan pihak lain dan menilai masjid raya sumbar tidak netral," ujarnya.
Ia menegaskan, KNPI Sumbar meminta jangan ada unsur politik mempengaruhi keputusan pengurus masjid.
"Kami juga meminta kepada Pemprov Sumbar agar segera tindak tegas serta evaluasi yang telah terjadi, malu kami dari pemuda negeri kita adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah," ujarnya.
Ia menambahkan, jika pengurus masjid bisa memecat imam yang telah lama mengabdi, tentu juga sangat wajar ada pemecatan terhadap kader parpol yang juga menjadi bagian dari pengurus masjid.
Menurutnya, publik harus melihat netralitas pengurus masjid dan bagaimana menyikapi momen pemilu yang jika ini tidak diawasi bisa menghasilkan konflik kepentingan.
“ Di masjid itu jangan lagi lah bicara golongan, keluarga, dan parpol tertentu,jika umat tahu persoalan ini maka bakal terjadi pengkotak-kotakan jamaah dan jelas tidak baik kedepannya untuk sekelas Masjid Raya Sumbar," pungkasnya.
Sebelumnya masyarakat Sumatera Barat dihebohkan dengan kabar pemecatan Imam Masjid Raya Sumatera Barat yang juga beredar di media sosial dan memunculkan polemik.
Dalam isi surat yang ditandatangani oleh pengurus harian Masjid Raya Sumatera Barat itu, tertulis jika sehubungan dengan selesainya kegiatan seleksi Imam harian Masjid Raya Sumatera Barat, maka terhitung sejak tanggal 19 Mei 2023 yang menjadi imam harian Masjid Raya Sumatera Barat adalah yang di SK-kan oleh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat.
Berita Terkait
Tujuh daerah di Sumbar gelar gladi bencana gempa dan tsunami
Rabu, 24 April 2024 19:57 Wib
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Orientasi Awal calon ASN Kemenkumham Sumbar, Kadivmin beri pembekalan dan pelaksanaan Tusi
Rabu, 24 April 2024 19:11 Wib
Kejari Pasaman Barat nilai perkara pencabulan persoalan serius dan harus ada penanganan
Rabu, 24 April 2024 18:14 Wib
Pemkot Bukittinggi raih Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 24 April 2024 15:40 Wib
Personel Lapas Bukittinggi terbatas, Legislator DPD RI lakukan peninjauan
Rabu, 24 April 2024 15:38 Wib
Kemenkumham Sumbar-DPRD Dharmasraya kerjasama naskah akademik ranperda
Rabu, 24 April 2024 15:32 Wib
Rp416,84 juta, Unand terima pendanaan PKM dari Kemendikbudristek
Rabu, 24 April 2024 15:30 Wib