Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan mendiskusikan dan mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta KRL komuter setelah pengajuan impor KRL bekas dari Jepang tidak direkomendasikan oleh pemerintah.
"Kita dari Kementerian BUMN yang pasti kita akan memenuhi apa yang diminta oleh regulator. Nanti kita pasti akan diskusikan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan," ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga usai menghadiri acara Ngopi BUMN di Jakarta, Kamis.
Arya berharap nantinya didapatkan solusi-solusi yang baik dari semuanya, sehingga nantinya bahan-bahan yang dimiliki oleh teman-teman PT KAI Commuter Indonesia (KCI) bisa disampaikan juga ke semua regulator.
"Pastinya kita akan mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang kemungkinan meningkat. Kita tahu kebutuhan akan kereta komuter ini naik juga termasuk kenaikan penumpang karena penambahan jalur," katanya.
Sebagaimana diketahui jalur kereta KRL komuter saat ini melayani mulai dari wilayah Jabotabek sampai dengan Rangkasbitung, Banten.
"Jadi nanti mungkin akan dicarikan solusi terbaik dari situ, kita akan bicarakan. Apakah nanti memberdayakan yang sudah ada, atau kereta-kereta yang sudah ada nanti diperbaiki dan sebagainya, namun kita akan tetap menjaga dan memprioritaskan keselamatan. Dalam transportasi hal yang paling utama adalah faktor keselamatan," kata Arya.
Sebelumnya, Pemerintah meyakini sarana kereta rel listrik (KRL) yang dimiliki PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih cukup untuk memenuhi layanan transportasi publik meski pengajuan impor KRL bekas dari Jepang tidak direkomendasikan oleh pemerintah.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menjelaskan berdasarkan laporan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disebutkan jumlah KRL yang beroperasi saat ini ada 1.114 unit.
Jumlah tersebut tidak termasuk 48 unit yang diberhentikan operasinya dan 36 unit yang dikonversi sementara.
Seto menjelaskan berdasarkan laporan hasil review BPKP, kondisi kelebihan muatan (overload) diakui memang terjadi, namun pada jam-jam sibuk (peak hour).
Kendati demikian secara keseluruhan, okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen, pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen.
Hasil review BPKP itu, lanjut Seto, juga membandingkan jumlah armada KRL siap guna pada tahun 2019 sebanyak 1.078 unit yang mampu melayani 336,3 juta penumpang.
Sedangkan pada 2023, dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 273,6 juta penumpang dengan total jumlah armada sebanyak 1.114 unit.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian BUMN siap cari solusi terbaik bagi kebutuhan penumpang KRL
Pemerintah siap cari solusi terbaik bagi kebutuhan penumpang KRL
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (6/4/2023). ANTARA/Aji Cakti
