Pasaman Barat terima penghargaan UHC Award dari Menteri Dalam Negeri

Simpang Empat, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menerima penghargaan program jaminan kesehatan nasional Universal Health Coverage (UHC) Award dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian atas keseriusan daerah itu memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Penghargaan itu langsung diterima Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Hajran Huda di Simpang Empat, Rabu.

Ia mengatakan UHC Award itu diberikan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota termasuk Pasaman Barat yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau UHC di Indonesia.

Ia menjelaskan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan warganya dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu baik itu promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Menurutnya penghargaan UHC Award ini adalah bentuk penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya minimal 95 persen dari jumlah penduduknya telah dijamin pelayanan kesehatannya.

Serta sebagai wujud komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"95,66 persen penduduk Pasaman Barat telah dijamin pelayanan kesehatan dengan hanya menggunakan KTP dan KK saja bisa berobat gratis di Puskesmas, RSUD Pasaman Barat, RS Yarsi bahkan rumah sakit tingkat provinsi dan rumah sakit pusatpun bisa dilayani kalau rumah sakit daerah tidak mampu untuk melayaninya," jelasnya.

Ia menyebutkan sebelum adanya program UHC banyak warga Pasaman Barat yang terkendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya.

Ia berharap kedepannya tidak adalagi warga Pasaman Barat yang terkendala biaya untuk berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Mudah-mudahan kedepannya bagi masyarakat yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terkendala lagi untuk berobat hanya karena tidak mempunyai biaya," sebutnya. (*)