RKPD 2024, Pemkab Pasaman Barat prioritaskan rekonstruksi dampak gempa

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memprioritaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 untuk rekonstruksi dampak gempa yang belum tuntas hingga saat ini.

"Kita telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024. Kita akan memprioritaskan kepentingan masyarakat terutama korban gempa," kata Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Jumat.

Ia mengakui selama periode kepemimpinannya 2021-2024 dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti pandemi COVID 19, gempa bumi, kemiskinan ekstrim, keterbatasan anggaran dan persoalan lainnya.

Ia tetap meminta pihak terkait memaksimalkan kebutuhan rakyat dalam Musrenbang yang dilakukan.

"2021 kita disibukkan menghadapi pandemi COVID-19. Ketika pandemi usai kita dihadapkan dengan bencana gempa bumi di tahun 2022 yang saat ini belum terselesaikan permasalahannya. Anggaran tahun ke tahun berkurang. Tahun ini akan kita manfaatkan dengan efisien apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai visi misi Bupati Pasaman Barat," jelasnya.

Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto menyebutkan RKPD Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan strategis tahunan, berkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah.

"Dokumen RKPD Pasaman Barat Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan RKP dan prioritas nasional dan mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, RKPD ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021- 2026," sebutnya.

Menurutnya penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 bertujuan untuk menyediakan acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Kemudian sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) satuan perangkat daerah tahun 2024.

Ia menegaskan diantara kegiatan prioritas adalah pelaksanaan rekonstruksi rumah dan bangunan masyarakat akibat dampak pasca bencana gempa bumi 25 Februari 2022.

Selain itu laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data PDRB Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 sebesar 3,75 persen menggambarkan belum meratanya aspek pembangunan dan pemerataan penghasilan bagi seluruh masyarakat.

Lalu tingkat pengangguran tahun 2021 sebanyak 10.828 jiwa dan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Harnina Syahputri menyebutkan tujuan musrenbang yang dilakukan adalah mendapatkan masukan dan saran dalam penyempurnaan RKPD tahun 2024.

Ia menjelaskan pihaknya juga telah menerima usulan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD tahapan nagari sebanyak 886 usulan tersebar di 21 perangkat daerah. *