Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menyebutkan alokasi anggaran untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar sebesar Rp2,5 miliar yang diharapkan dapat bermanfaat dalam kegiatan organisasi kemanusiaan tersebut.
"Kita berharap PMI benar-benar bisa menjadi lembaga kemanusiaan yang mandiri di masa yang akan datang, dengan Rp 2,5 miliar PMI bisa menggunakan anggaran yang tergolong kecil itu satu tahun. Artinya PMI benar-benar menjadi lembaga yang mengutamakan kemanusiaan," kata dia di Padang, Rabu.
Pihaknya berencana menganggarkan Rp 2 miliar lagi pada Perubahan APBD 2023 untuk operasional dan pembangunan mesjid di kantor PMI Sumbar.
Dirinya juga mendorong PMI melakukan sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang mereka miliki dan sejauh ini masih banyak kepala daerah yang belum mengetahui secara detail tupoksi dari lembaga kemanusiaan tersebut.
Menurut dia dari data-data yang ditemui, banyak kepala daerah khususnya di kabupaten dan kota belum mengerti secara detail tupoksi PMI.
"Jadi PMI Sumbar perlu turun menemui kepala daerah untuk melakukan sosialisasi," katanya.
Selain itu pemahaman yang terbangun di tengah masyarakat, PMI hanya bertugas sekedar donor darah dan bank darah, padahal fungsinya lebih dari itu. Bahkan beberapa waktu lalu ada kepala daerah ada yang bertanya ketika PMI merekrut relawan.
"Pertanyaan itu adalah, apakah itu kewenangan PMI. Jadi PMI Sumbar perlu turun tangan menemui kepala daerah untuk menjelaskan tentang tugas pokok PMI yang memiliki cakupan kerja luas, hal ini tidak bisa diserahkan kepada PMI kota dan kabupaten, harus Provinsi, " katanya.
PMI sendiri bertugas membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi, kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah.
"Kita berharap PMI tidak menjadikan APBD Sumbar sebagai satu-satunya sumber dana operasional untuk menjalankan kegiatan," katanya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar Lyla mengatakan pihaknya belum mengetahui secara seksama tupoksi kerja PMI, setelah apa yang terungkap dalam kegiatan ini, seluas itu tupoksi kerja PMI memang anggaran yang dikelola PMI sebesar Rp Rp 2,5 miliar memang sangat kecil.
" Kita juga mendukung PMI bisa menjadi lembaga mandiri, namun harus diajukan dahulu rencana strategis nya agar bisa diterapkan dengan optimal, " katanya
Sumbar alokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk PMI di APBD 2023
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat bertemu dengan PMI Sumbar di Padang, Rabu. (ANTARA/HO DPRD Sumbar)
