Pemkot Pariaman dorong desa bentuk BUMDes atasi tengkulak

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat mendorong desa di daerah itu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat mengatasi adanya tengkulak karena dapat merugikan petani.

"BUMDes yang berada di pedesaan dan kawasan pertanian harus membantu dan melindungi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar usai membuka Rapat Koordinasi BUMDes di Pariaman, Senin.

Ia mengatakan tengkulak selama ini menjadi permasalahan petani di Pariaman karena harga padi tidak lagi ditentukan oleh pasar namun tengkulak sehingga harganya rendah.

Akibatnya, lanjutnya sebagian besar hasil penjualan padi yang ditanam petani habis hanya untuk menutupi biaya operasional dan pembelian pupuk.

"Berarti BUMDes harus hadir membantu masyarakat, memberikan modal untuk petani dan membeli hasil pertanian dengan harga yang wajar. Sehingga petani tidak lagi berhubungan dengan tengkulak," katanya.

Menurutnya jika hal itu dilakukan maka BUMDes dapat membantu masyarakat serta memperoleh pendapatan untuk badan usaha itu serta untuk desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pariaman Hendri mengatakan di daerah itu telah memiliki 49 BUMDes yang beberapa diantaranya bergerak di bidang pertanian untuk membantu petani.

"Petani yang tidak ada modal akan menggunakan tengkulak atau ijon, ini masih banyak terjadi di Pariaman. Tapi ada beberapa BUMDes yang bergerak di bidang pertanian sudah mencoba mengintervensi," ujarnya.

Ia menyebutkan salah satu BUMDes tersebut yaitu di Desa Toboh Palabah yang menyediakan sarana dan prasarana produksi padi mulai dari pupuk dan insektisida serta membeli hasil pertanian petani.

"Dengan sudah dipegang oleh BUMDes maka harga tidak bisa lagi dipermainkan tengkulak," ujar dia.

Saat ini, lanjutnya BUMDes tersebut mengikuti kompetisi menyusun rencana bisnis tingkat provinsi setempat dan telah masuk 10 besar.