Delapan daerah di Sumbar terima penghargaan peduli HAM 2022

Padang (ANTARA) - Delapan kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) menerima penghargaan sebagai daerah yang peduli akan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 2022 dari Kemenkumham RI.

"Suatu kebanggaan karena delapan daerah yang ada di Sumbar dinilai sebagai daerah peduli HAM oleh Kemenkumham RI," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar

Ia mengatakan penilaian tersebut dilakukan pada 2022 atas kinerja yang telah dilakukan pemerintah daerah selama 2021 atas upaya dan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan HAM.

Ia menyebutkan pengumuman delapan daerah Peduli HAM dari Sumbar otu dilakukan dalam acara peringatan hari HAM sedunia ke-74 Kemenkumham RI secara simbolis pada Senin (12/12) malam di Jakarta.

Delapan daerah itu adalah Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, Kota Padang, Sawahlunto, dan Payakumbuh.

Menurut Andika ada 120 indikator yang menjadi dasar penilaian sebagai daerah peduli HAM, dan penilaian tidak hanya dilakukan oleh Kemenkumham RI. Tapi juga melibatkan Kementerian lain seperti Kemendagri RI.

Beberapa indikator penilaian tersebut adalah memenuhi pemberian bantuan hukum terhadap warga terutama yang kurang mampu, hak mendapatkan perumahan yang layak, hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, perubahan yang layak, dan lainnya.

"Saat ini baru delapan daerah yang dinyatakan peduli HAM, penilaian ini akan menjadi evaluasi untuk mendorong 11 kabupaten atau kota lainnya yang ada di Sumbar," jelasnya.

Kemenkumham akan terus mendorong serta mendukung daerah agar memenuhi indikator sebagai daerah peduli HAM.

Ia mengatakan pemberian penghargaan yang dilakukan dalam momen Peringatan Hari HAM Sedunia ke 74 pada 2022 itu bisa menjadi momentum untuk membangun kembali pemajuan HAM, menghapus kesenjangan dengan memperkuat sinergi, kolaborasi, dan solidaritas global.

Pada bagian lain, peringatan Hari HAM se Dunia ke-74 mengusung tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju”.

Dalam rangka memperingati pengesehan Deklarasi Universal HAM (World Human Rights Day) pada 10 Desember 1948 yang mempunyai relevansi dengan berbagai persoalan yang dihadapi segenap umat manusia saat ini, bahkan di masa mendatang.

Deklarasi tersebut merupakan norma tertulis pertama yang disepakati dunia, menetapkan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa melihat status sosialnya, asal-usul, kebangsaan, warna kulit, kondisi fisik, agama, dan lain sebagainya,

yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan setiap negara sekaligus menjadi inspirasi dan semangat pemerintah dalam mengimplementasikan nilai nilai HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan Peringatan Hari HAM se Dunia ke 74 di Jakarta dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kemudian turut dihadiri oleh gubernur dan kepala daerah Kab/Kota yang menerima penghargaan peduli HAM.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen untuk mengambil peran mewujudkan perlindungan HAM.

Hal itu dilakukan melalui ragam kebijakan dan program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, PRISMA HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.

“Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah," katanya di Jakarta.

Menteri juga mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia dalam Sidang Universal Periodic Review, salah satunya adalah komitmen Indonesia dalam melaksanakan rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia Indonesia hingga periode kelima.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melalui peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2022 juga menyampaikan ekonomi nasional menuntut lingkungan yang kondusif agar upaya dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

“Pemerintah harus berupaya terhadap hak kesehatan, hak pangan, hak kebutuhan dasar yang merata demikian pula pembangunan SDM yang memastikan penurunan stunting keterjangkauan pendidikan yang memadai serta kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas”, katanya.