Wako Solok hadiri rapat paripurna persetujuan bersama tiga Ranperda jadi Perda

id Wali Kota Solok Zul Elfian Umar,rapat Paripurna solok,Berita solok,Berita sumbar

Wako Solok hadiri rapat paripurna persetujuan bersama tiga Ranperda jadi Perda

Wali Kota Solok Zul Elfian Umar saat menghadiri rapat Paripurna (ANTARA/HO-Prokomp Solok)

Solok (ANTARA) - Wali Kota Solok Zul Elfian Umar mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Solok dalam rangka persetujuan Bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah, yaitu APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Sumatera Barat.

Wako Zul Elfian Umar dalam pendapat akhir terhadap tiga Ranperda di Solok, Rabu mengatakan sebagaimana telah diketahui bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah berdasarkan kepada 2 (dua) hal yaitu Pertama, menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kedua, melaksanakan kewenangan sebagaimana dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ranperda tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Sumatera Barat, telah melalui tahapan yang sangat panjang mulai dari proses perencanaan melalui penetapan DPRD yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah atau yang kita kenal dengan Propemperda.

Selanjutnya proses penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan oleh SKPD pemrakarsa. Naskah akademik dan rancangan Ranperda ini juga telah melalui proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat.

Terakhir proses pembahasan oleh Badan Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia Khusus di lembaga yang terhormat ini.

"Dengan demikian kita sangat berharap kehadiran regulasi baru ini, akan membawa angin segar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum," ucap Zul.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka seluruh Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah termasuk Rancangan Perda inisiatif DPRD wajib diharmonisasi oleh Kanwil Hukum dan HAM.

Setelah dilakukan pembahasan oleh lembaga DPRD, kita juga masih harus melalui tahapan evaluasi atau fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di satu sisi dengan semakin banyaknya pihak yang berkontribusi dalam melahirkan sebuah regulasi tentu kita berharap kualitasnya akan semakin baik dan sempurna, sehingga Peraturan yang kita lahirkan akan berhasil guna dan berdayaguna, namun di sisi lainnya panjangnya proses yang harus dilalui juga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Sebagaimana telah kita dengarkan bersama, berdasarkan laporan panitia khusus dan pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan juru bicara DPRD, syukur alhamdulillah pada prinsipnya telah dapat menyetujui tiga Ranperda tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, tentunya dengan masukan atau saran yang akan menjadi bahan penyempurnaan, sebelum kita kirimkan ke Gubernur untuk proses selanjutnya.

Untuk Perda APBD akan kita sampaikan untuk proses evaluasi, sedangkan untuk 2 (dua) Perda lainnya setelah persetujuan bersama ini, tinggal permintaan nomor register sebelum kita undangkan dalam Lembaran Daerah.

Kami yakin dan percaya bahwa selama dalam proses pembahasan di Badan Anggaran, di Komisi-komisi atau di Panitia khusus terdapat banyak dinamika, mungkin terjadi proses tanya jawab, mungkin terdapat perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tentunya semua itu tidak lain adalah dalam rangka mendapatkan kata sepakat dalam merumuskan sebuah norma ataupun narasi. Semuanya itu adalah sebagai wujud nyata dari rasa tanggung jawab kita sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kota Solok yang kita cintai ini.

Untuk itu Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, saran ataupun harapan yang disampaikan Anggota Dewan yang terhormat selama pembahasan di tingkat pansus terhadap Ranperda, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal daerah pada PT.BPD Sumatera Barat dan di tingkat komisi serta Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang membidangi urusan pemerintahan khusus di bidang ketertiban Umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, agar segera menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga dapat pula segeranya melaksanakan penegakan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat kita sesuai dengan amanat Peraturan Daerah ini.

Mengingat Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum akan sangat berpengaruh atau berdampak besar terhadap masyarakat, maka kami harapkan seluruh stakeholder terkait kiranya dapat mensosialisaikan Peraturan Daerah ini, dalam setiap kesempatan dan mohon dukungan dari rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Kita tidak ingin ada resistensi dari masyarakat dan badan usaha dengan alasan ketidaktahuan, karena ada prinsip hukum “Fictie” yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu, apabila peraturan perundangan-undangan telah diundangkan.

Begitu juga dengan Badan Keuangan Daerah terkait dengan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Sumatera Barat, kiranya dapat dilakukan kajian yang matang di masa yang akan datang, terutama besaran penyertaan modal yang dapat kita alokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita.

Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, izinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan 3 (tiga) Ranperda ini, terutama kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang dengan pengorbanan waktu dan tenaga serta curahan pikirannya telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga.

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2023