Pembangunan Payakumbuh 2023 fokus atasi masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan

id Pembangunan Payakumbuh,Berita Payakumbuh

Pembangunan Payakumbuh 2023 fokus atasi masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan

Plt Sekda Kota Payakumbuh Dafrul Pasi. (Antara/HO-Pemkot Payakumbuh)

Payakumbuh (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh, Sumatera Barat akan fokus mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan pada rencana pembangunan di daerah tersebut pada 2023.

Plt Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi di Payakumbuh, Senin, mengatakan perencanaan pembangunan tahun 2023 yang dibuat bersama-sama nantinya dapat linear dengan program nasional.

"Artinya program itu dijawab di daerah hingga di level kelurahan. Kita fokus ke masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk persiapan perencanaan pembangunan tahun 2023 Pemkot Payakumbuh mempersiapkan 47 Fasilitator Perencana Tingkat Kelurahan.

Disampaikannya bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022, maka pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) namun kepada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.

"Pada tahun 2024 nanti setelah pilkada, kita baru mengikuti pembangunan sesuai dengan visi misi wali kota periode 2024-2029," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal mengatakan fasilitator kelurahan berperan untuk menampung usulan partisipatif dari masyarakat dan pemandu mufakat kelurahan yang dimulai dari tingkat RT/RW.

"Kita berharap perencanaan kita kedepan bisa terus dioptimalkan melalui penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, serta sense of ownership masyarakat terhadap program dan kegiatan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan usulan yang ditampung di tingkat bawah melalui mufakat RW nantinya akan dipilih lagi menjadi usulan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat selanjutnya.

"Ada usulan prioritas tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, hingga nantinya menjadi rencana kerja perangkat daerah untuk dieksekusi," ujarnya.