Abdullah Puteh: Komite II DPD-RI perhatian ke nelayan Pesisir Selatan

Painan (ANTARA) - Wakil Ketua I Komite II DPD-RI Abdullah Puteh mengaku pihaknya sudah sejak lama menaruh perhatian pada Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat utamanya terkait nelayan dan kondisi perikanannya.

Pengelolaan perikanan di negara ini bertujuan untuk kemajuan nasional dan harus sejalan dengan Pancasila, karena salah satu cita-cita dari pengelolaan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kehidupan nelayan.

"Kunjungan kami ke sini bukan tiba-tiba, tapi sudah lama direncanakan. Itu bukti kami sayang pada Pesisir Selatan. Pasisia Rancak," ungkap Puteh di depan Bupati Rusma Yul Anwar dan stakeholder lainnya saat kunjungan kerja Komite II DPD-RI di Painan.

Kunjungan dihadiri Wakil Ketua I Komite II DPD RI Abdullah Puteh, Wakil Ketua II Bustami Zainudin, Muhammad Gazali, Dharma Setiawan, Denty Eka Widi Pratiwi dan anggota Komite II DPD RI lainnya.

Direktur Pembenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nono Hartanto, Koordinator Bidang Keasdepan Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Sutrisno dan Direktur PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono.

Selain itu juga hadir Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Asisten II Yozki Wandri, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Firdaus, Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul dan Kepala Bagian Humas Vorzil.

Puteh melanjutkan upaya pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan nelayan harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat negara selama ini telah mendapatkan keuntungan banyak dari produksi-peoduksi perikanan yang dihasilkan nelayan di daerah.

Pengelolaan perikanan harus bertujuan untuk kemajuan nasional dan sesuai dengan Pancasila, karena salah satu dari cita-cita pengembangan sektor perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kehidupan dan ekonomi nelayan.

"Keuntungan yang didapat negara itu dari perikanan terkonfirmasi jelas dalam setiap pertumbuhan ekonomi," terang mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darusallam itu.

Namun pada kenyataannya kehidupan ekonomi sebagian besar nelayan masih sangat memprihatinkan dan terkesan sebagai masyarakat terpinggirkan dan tertinggal.

Persoalan pencurian ikan, kelangkaan Bahan Bakar Minyak, sulitnya akses permodalan dan minimnya ketersediaan bibit unggul masih menjadi persoalan klasik para nelayan hingga saat ini.

Karena itu, ulas Puteh kunjungan kerja Komite II DPD-RI ke Pesisir Selatan ingin berdialog secara langsung dengan para pemangku kepentingan terkait regulasi tentang perikanan.

Pada kesempatan itu Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyampaikan salah satu persoalan utama peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan nelayan adalah ditariknya pengelolaan kelautan dari kabupaten ke provinsi.

Akibatnya pengawasan aksi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang negara seperti mini trawl tidak optimal, karena rentang kendali provinsi dengan lokasi kejadian yang cukup jauh.

Sementara kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa, karena kewenangan penindakan ada pada pemerintah provinsi. Yang bisa diperbuat hanyalah koordinasi, namun tetap tidak membuahkan hasil maksimal.

"Jika kewenangan itu ada pada kabupaten tentu praktek-praktek penangkapan ikan dengan mini trawl bisa dicegah lebih dini," terang bupati.

Maraknya penggunaan mini trawl juga berdampak buruk terhadap program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, karena harus bersaing dengan kapal tangkap canggih dengan mini trawl.

Padahal jumlah keluarga nelayan di Pesisir Selatan sangat banyak, mencapai 15 ribu keluarga. "Karena itu kami harap DPD-RI mampu mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan kabupaten yang ditarik ke provinsi, utamanya soal kelautan," ujar bupati.