UE Desak Mesir Bebaskan Mursi, Lakukan Pemilu Demokratis

Brussels, (Antara/Reuters) - Uni Eropa (UE) pada hari Senin mengeluarkan desakan bagi pembebasan presiden Mesir terguling Mohamed Mursi serta dilakukannya pemilihan demokratis di negara tersebut sesegera mungkin. Mursi ditahan di sebuah fasilitas militer yang tidak diketahui sejak tentara Mesir mencopot jabatannya pada 3 Juli lalu dan membekukan undang-undang dasar, menyusul terjadinya unjuk rasa di jalanan terhadap kepemimpinannya. Pihak militer mengatakan Mursi ditahan demi keamanan dirinya sendiri. Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels mengeluarkan pernyataan yang diiringi dengan daftar prioritas untuk Mesir, termasuk diakhirinya penahanan bermotif politik serta pembebasan semua tahanan politik, termasuk Mursi. Keluarga Mursi pada Senin mengatakan pihaknya akan mengambil jalan hukum terhadap militer, yang mereka tuduh telah menculik presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis itu. Para pendukung dan penentang Mursi terlibat dalam bentrokan di pusat Kairo pada hari Senin dan televisi pemerintah mengatakan satu orang tewas dalam insiden tersebut. "Mesir harus segera bergerak menuju proses peralihan yang demokratis dan melibatkan semua pihak, termasuk dengan menyelenggarakan pemilihan demokratis dalam waktu dekat," kata para menteri luar negeri UE. UE juga mendesak pihak berwenang sementara di Mesir mengambil langkah darurat untuk menangani tantangan-tantangan serius di bidang ekonomi dan sosial yang dihadapi negara itu serta berhubungan kembali dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Uni Eropa akan terus menyediakan dukungan bagi Mesir untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, kata para menteri. Pemerintah Mesir sebelumnya telah merundingkan pinjamin senilai 4,8 miliar dolar AS (Rp48,3 triliun) dari IMF untuk membantu negaranya mengendalikan perekonomian yang sedang carut-marut. Namun, pemerintah menolak untuk mengambil langkah-langkah penghematan yang tidak disukai banyak pihak. Persaudaraan Muslim pendukung Mursi menuding militer telah mengatur terjadinya kudeta militer. Uni Eropa menghindarkan penggunaan kata "kudeta" untuk menggambarkan apa yang terjadi di Mesir. Namun, para menteri mengatakan hari Senin bahwa kekuatan-kekuatan bersenjata seharusnya tidak ikut campur dalam peranan politik dalam sebuah demokrasi. Mereka mengimbau diwujudkannya peralihan yang memungkinkan terjadinya pengalihan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin kalangan sipil dan dipilih secara demokratis. Ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa Chaterine Ashton pada pekan lalu melakukan kunjungan kepada pemerintahan sementara Mesir. Dalam kunjungannya itu ia juga menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh penting di Persaudaraan Muslim. Persaudaraan Muslim pada Kamis lalu mengatakan pihaknya telah mengajukan melalui seorang utusan Uni Eropa sebuah kerangka pembicaraan untuk menyelesaikan krisi politik di Mesir. Utusan yang dimaksud, Bernardino Leon, mengatakan ia telah mengajukan kesediaan Uni Eropa untuk membantu Mesir menangani krisis tersebut. (*/sun)