Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh latih pengurus dan pengawas Koperasi

id UKMK, koperasi

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh latih pengurus dan pengawas Koperasi

Dinas Koperasi Payakumbuh gelar peatihan managemen perkoperasian kepada pelaku UMKN di jita itu. (ANTARA-HO-Kominfo)

Payakumbuh (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menggelar Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan tema Diklat Mekanisme Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi bagi pengurus dan pengawas Koperasinya yang masih aktif di Kota Payakumbuh di Aula Balai Inseminasi Buatan, 17-19 Mei 2022.

Kabid Koperasi dan UKM Tegrasia Nita mengatakan dengan kegiatan ini koperasi diharapkan bisa bertransformasi digital di era modernisasi, sehingga memberikan kontribusi pendapatan domestik bruto lokal dan nasional.

"Peserta yang ikut pelatihan ini telah melalui proses seleksi oleh panitia dan di akhir kegiatan nantinya akan ada penandatanganan komitmen bersama penerbitan NIB koperasi sebagai salahsatu syarat yang diminta oleh pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dahler mengatakan pelatihan ini membawa 3 isu, yang pertama menyangkut mekanisme RAT. Memang seluruh koperasi sudah ada melaksanakan RAT, tetapi terkait dengan mekanismenya masih ada kekurangan, bagaimana bagusnya Dahler berharap peserta bisa menggali ilmu itu dari narasumber pelatihan.

“Anggota koperasi masih banyak yang awam, diharapkan pengurus mampu menyampaikan ilmu yang didapat hari ini untuk diimplementasikan. Jangan sampai pitih habih, samba ndak lamak,” ujarnya.

Lebih lanjut, isu kedua diterangkan Dahler adalah penyusunan laporan keuangan koperasi yang merupakan poin vital. Untuk urusan keuangan, semua organisasi termasuk pemerintah harus melaporkan jalannya keuangan. Kalau laporan keuangan tak selesai, maka badan pemeriksa keuangan bisa memberi rapor merah.

“Bagi pemerintah konsekuensinya kita tak dapat anggaran dari pusat. Diharapkan pengawasan bagus yang diiringi oleh tertib administrasi, maka kloplah antara laporan kepengurusan dan pemeriksaan keuangan, tak ada temuan,” jelasnya.

Terakhir, isu ketiga disampaikan Dahler adalah menuju koperasi berpola syariah. Saat ini belum banyak koperasi yang berpola syariah, jalannya juga baru setengah-setengah, itupun jalannya konvensional.

“Selaku lembaga pemerintah daerah yang menjadi leading sektor, kami siap memberikan edukasi kalau banyak koperasi yang mendaftarkan diri menuju koperasi syariah, sehingga koperasi naik kelas, maju, dan berdaya saing,” katanya.