Legislator minta pemerintah segera atasi kasus PMK agar peternak tidak rugi

id kasus pmk sumbar,berita sumbar,legislator sumbar

Legislator minta pemerintah segera atasi kasus PMK agar peternak tidak rugi

Anggota DPR RI Hermanto. (Antara/Dokumentasi Pribadi)

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat Hermanto meminta pemerintah segera mengatasi kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) agar peternak tidak merugi.

"Terkait ditemukannya penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha yang berpotensi merugikan peternak Kementerian Pertanian harus mengantisipasi potensi kerugian peternak tersebut. Jangan sampai, hewan ternak sehat yang tidak terkena PMK tidak bisa dijual," ujar Hermanto di Padang, Jumat.

Menurut dia momen Idul Adha amat dinantikan oleh para peternak karena saat itu peternak bisa mendapatkan harga terbaik untuk hewan ternaknya.

"Idul Adha merupakan hari raya bagi seluruh kaum muslimin, terutama bagi peternak yang bisa menjual hewan ternaknya," kata dia.

Keuntungan penjualan saat Idul Adha bisa menutupi kebutuhan peternak selama setahun.

"Peternak tentu terpukul bila hewan ternaknya yang layak untuk kurban tidak berhasil terjual saat itu," kata dia.

Oleh sebab itu negara harus menciptakan suasana nyaman bagi peternak agar suatu saat nanti kita bisa mewujudkan swasembada daging.

Agar peternak dengan hewan ternak sehat tidak dirugikan, Hermanto minta segenap jajaran yang menangani peternakan dan kesehatan hewan dari pusat hingga daerah bekerja cepat tapi cermat dan terukur dalam menentukan skala penyebaran PMK.

"Keluarkan sertifikat gratis bagi hewan ternak layak kurban sebagai jaminan keamanan untuk peternak dan konsumen," katanya.

Hermanto berharap agar Kementerian Pertanian bisa mendeteksi keberadaan kasus PMK di Indonesia.

"Saat ini sudah ditemukan kasus di Jawa Timur dan Aceh. Jawa Timur dan Aceh itu jaraknya jauh. Daerah diantara kedua daerah tersebut, atau daerah-daerah lain masih mungkin ada yang terjangkiti PMK," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan mendeteksi tersebut sangat menentukan kebijakan pergerakan hewan ternak menjelang Idul Adha.

Selain itu ia mendesak agar segera dilakukan tindakan lockdown untuk wilayah yang terpapar wabah PMK guna membatasi pergerakan hewan.

"Lakukan vaksinasi gratis untuk membatasi penyebaran penyakit. Dan gunakan vaksin buatan dalam negeri," katanya.

Sementara Kementerian Pertanian telah menetapkan enam daerah dilanda wabah PMK pada hewan ternak. Empat daerah di Provinsi Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto. Dua daerah lagi di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan saat ini pemerintah tengah berupaya menghadirkan vaksin untuk menekan penyebaran dan penularan PMK tersebut.

Pewarta :
Editor: Maswandi
COPYRIGHT © ANTARA 2022