Pengurus MKI Pusat hadir bersama Pengurus MKI Wilayah Sumbar guna menyosialisasikan Pengaktifan Kembali MKI Wilayah Sumbar dan memaparkan beberapa program kerja MKI Tahun 2022-2023, di Ruang Rapat Bagonjong, Kamis.
MKI merupakan organisasi independent yang dibentuk pada tahun 1998 sebagai jembatan komunikasi seputar ketenagalistrikan antara regulator legislator operator.
Sebagai contoh, pemerintah menugaskan MKI mengusulkan draf UU ketenalistrikan sekaligus menyosialisasikan UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tersebut setelah disahkan.
Pada kepengurusan dan program kerja terbarunya, MKI pun menyuarakan dukungannya terkait penggunaan EBT di Indonesia.
Disampaikan Andri Doni, Sekjen MKI Pusat, Energi dari hasil pembangkit EBT di Indonesia baru mencapai 23 persen pada tahun 2020.
"Harapannya angka ini dapat terus meningkat sejalan dengan target pemerintah untuk Indonesia bebas emisi 2060. Menindaklanjuti ini, MKI pun akan mengawal terealisasinya UU Tentang EBT," ungkap Andri.
GM PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo sepakat dengan upaya MKI. Disampaikannya, energi EBT di Sumbar sudah mencapai 49 persen.
"Kami akan mendukung jika pemerintah rencanakan pembangunan pembangkit-pembangkit EBT baru, khususnya di daerah isolated. Namun ada baiknya lokasi diarahkan ke daerah isolated mengingat suplai dari EBT di Sumbar daratan sudah surplus," lanjutnya.
Toni pun menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan di Sumbar saat ini dalam kondisi surplus dan aman. Pada Desember 2021, pembangkit-pembangkit di Sumbar menghasilkan energi listrik 778,92 MW dengan beban puncak tertinggi sebesar 619,80 MW. Artinya masih ada surplus cadangan suplai energi listrik sekitar 20,43 persen atau sebesar 159,12 MW.
Mengingat adanya kelebihan suplai energi listrik yang terbilang besar di Provinsi Sumatera Barat, PLN UIW Sumbar mengundang dan mendukung MKI untuk mengembangkan pembangunan di Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan penggunaan listrik.
"PLN siap untuk tambahan demand dalam jumlah besar saat ini, karena untuk suplai, insyaallah andal dan bahkan surplus. Mungkin sudah saatnya pemerintah pun memberikan peluang seluas-luasnya bagi para investor, sehingga energi listrik kita yang sudah melimpah bisa termanfaatkan untuk pembangunan, pertumbuhan, dan kesejahteraan,"katanya.
Pada akhir pertemuan, PLN maupun MKI berharap sinergi positif antar kedua pihak dapat berjalan semakin baik seusai pertemuan tersebut. Khususnya dengan kepengurusan MKI Wilanyah Sumbar yang baru.
"Semoga PLN dan MKI dapat terus bersinergi, berkarya untuk gerakan-gerakan ketenagalistrikan yang lebih bermanfaat," ungkap Toni mengakhiri.*
