Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memutuskan untuk mengarahkan kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar diproses secara hukum.
“Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar (kasus ini, red.) diproses secara hukum,” ujar Mahfud MD dalam postingan akun Instagram resminya, dikutip dari Jakarta, Minggu.
Dalam tulisannya, Mahfud menegaskan bahwa kasus tersebut berlangsung sebelum Mahfud MD menduduki jabatan sebagai Menko Polhukam, tepatnya pada 2018.
“Saya jadi tahu karena pada awal pandemi COVID-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan,” ucap Mahfud.
Mahfud kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali. Akan tetapi, melalui berbagai rapat tersebut, Mahfud mengatakan bahwa ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya.
Akhirnya, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
“Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan,” ujar dia.
Oleh karena itu, Mahfud memutuskan untuk segera berhenti sekadar melakukan rapat dan mengarahkan agar kasus tersebut diproses secara hukum.
Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar masalah itu segera dibawa ke ranah peradilan pidana.
“Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo, dan Panglima TNI Andika tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” ucap dia.
Bahkan, Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun. Semua harus tunduk kepada hukum, ucap Mahfud.
“Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” kata Mahfud.
Berita Terkait
Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara
Senin, 19 Februari 2024 9:10 Wib
Isu BIN di bawah Kemhan, ini penjelasan Prabowo
Senin, 23 Januari 2023 14:14 Wib
Prabowo sopiri Jokowi saat tinjau pameran alutsista di Rapim Kemhan 2023
Rabu, 18 Januari 2023 15:36 Wib
Tas nuklir Presiden AS, Kemhan akan mengevaluasi keamanannya
Rabu, 21 Juli 2021 9:01 Wib
Kemhan sebut ditemukan tumpahan minyak di posisi menyelamnya KRI Nanggala
Kamis, 22 April 2021 7:52 Wib
Kemhan RI larang pegawainya gunakan aplikasi Zoom
Kamis, 23 April 2020 10:54 Wib
Lebaran, Prabowo instruksikan jajaran Kementerian Pertahanan tak mudik
Jumat, 27 Maret 2020 18:13 Wib
MPR dukung Kementerian Pertahanan bentuk komponen cadangan pertahanan negara
Jumat, 21 Februari 2020 12:28 Wib