Kemenkumham Sumbar raih predikat Wilayah Bebas Korupsi

Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kemenkumham Sumbar) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Penghargaan terkait zona integritas tersebut diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI secara resmi di Jakarta, pada Senin (20/12).

"Pencapaian ini adalah sesuatu yang membanggakan, hasil kerja keras dari seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham Sumbar," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan sejauh ini pihaknya telah berupaya secara maksimal dan berinovasi pada seluruh sektor pelayanan untuk menekan praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan sejenisnya.

Salah satunya adalah menghadirkan pelayanan digital berbasis teknologi informasi demi mempersempit ruang transaksional antara masyarakat pengakses layanan publik dengan pegawai.

"Selain itu, skema pelayanan di Kanwil Kemenkumham Sumbar juga terus dibenahi agar lebih transparan dan efisien," katanya.

Andika mengatakan raihan predikat WBK itu adalah sesuatu yang membanggakan, namun ia mengingatkan seluruh jajaran supaya tidak lengah.

"Prestasi ini harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, demi mencapai target berikutnya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya.

Pada bagian lain, Andika juga mendorong seluruh satuan kerja (Kerja) di bawah naungan Kemenkumham untuk fokus mengejar predikat WBK pada masa berikutnya.

Mengingat pada 2021 ini terdapat 11 satuan kerja yang dinyatakan lulus penilaian tim internal, kemudian diusulkan ke tingkat pusat. Namun yang dinyatakan lulus oleh Kemenpan RB hanya Kanwil Kemenkumham Sumbar.

"Untuk yang belum lulus jangan putus asa, kami akan terus mendorong serta memberikan dukungan kepada seluruh Satker yang ada, " jelasnya.