Sekda Pessel koordinasi dengan KP3 soal pupuk subsidi

Painan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Mawardi Roska menyampaikan bakal berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Petstisida (KP3) terkait lonjakan dan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Akan kami lakukan pekan depan, mulai Senin, 29 November," kata Sekda di Painan, Sabtu.

Koordinasi itu merupakan bagian dari upaya pengendalian harga dan mencarikan solusi terkait ketersediaannya di kios pengecer. Setelah itu melakukan pengawasan dan peninjauan ke lapangan terkait persoalan yang terjadi.

Menurut Sekda, jika memang terjadi kelangkaan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjadikan daerah yang tengah memasuki musim tanam sebagai skala prioritas pendistribusian.

Upaya itu diyakini mampu meredam gejolak harga di lokasi musim tanam. Selanjutnya, kekurangan akan diberitahukan pada KP3 Provinsi dan kantor pemasaran produsen pupuk bersubsidi di Sumatera Barat.

"Kami tentu akan meminta kuota tambahan, karena ini sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tutur Sekda.

Selain itu, meminta dinas pertanian agar menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan kebutuhan di wilayah distribusi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan pupuk di lokasi tertentu.

Kemudian, menginstruksikan pada Bagian Perekonomian agar memperketat upaya pengawasan, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran, tepat harga dan tepat jumlah.

Sebelumnya Bupati Rusma Yul Anwar memerintahkan Sekda agar segera berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terkait kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi.

Petani harus mendapatkan harga pupuk subsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat saat ini tanaman pangan merupakan motor utama penggerak utama kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan tercatat sebagai penyerap tenaga kerja paling tinggi.

"Ya, pemanggilan itu tentu guna mencarikan solusi terbaiknya. Bagaimana di satu sisi petani mendapatkan haknya atas pupuk bersubsidi dan di sisi lain pelaku usaha tidak rugi," tegas bupati.

Petani di Kabupaten Pesisir Selatan kini mengeluhkan tingginya lonjakan harga pupuk bersubsidi, akibat terjadinya kelangkaan persediaan di tingkat pengecer, sehingga dosis pemakaian harus dikurangi.

Indra Fansuri, (44) salah seorang petani di Kampung Muaro Nagari (desa adat) IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas mengaku, pupuk jeni ZA kini Rp360 ribu per karung (50 Kilogram), melonjak jauh dari harga Maret yang hanya Rp150 ribu per karung.

Untuk jenis Ponska, naik dari Rp150 ribu per karung, kini menjadi Rp300 ribu per karung. Sementara keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan itu.

Kondisi serupa juga dirasakan Afrizal (56) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas. Tak hanya kenaikan harga, ketersediaan pupuk bersubsidi mulai langka sejak dua bulan terakhir.

Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separoh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Padahal kini memasuki musim tanam. Akibatnya kini banyak padi petani yang menguning karena kekurangan pupuk," ujarnya.

Kelangkaan dan lonjakan harga pun dialami petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Maradi, (68), salah seorang petani setempat mengaku phonzka Rp150 ribu per karung, dari Rp135 ribu per karung. Urea Rp150 ribu per karung, dari Rp125 per karung.