Atasi kelangkaan pupuk di Pesisir Selatan, ini langkah Bupati Rusma

Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar meminta sekretaris daerah setempat memanggil Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terkait kelangkaan dan lonjakan harga pupuk.

"Ya, pemanggilan itu tentu guna mencarikan solusi terbaiknya. Bagaimana di satu sisi petani mendapatkan haknya atas pupuk bersubsidi dan di sisi lain pelaku usaha tidak rugi," katanya di Painan, Sabtu.

Menurutnya, petani harus mendapatkan harga pupuk subsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat saat ini tanaman pangan merupakan motor utama penggerak utama kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan tercatat sebagai penyerap tenaga kerja paling tinggi.

Petani di Pesisir Selatan kini mengeluhkan tingginya lonjakan harga pupuk bersubsidi, akibat terjadinya kelangkaan persediaan di tingkat pengecer, sehingga dosis pemakaian harus dikurangi.

Indra Fansuri, (44) salah seorang petani di Kampung Muaro Nagari (desa adat) IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas mengaku, pupuk jeni ZA kini Rp360 ribu per karung (50 Kilogram), melonjak jauh dari harga Maret yang hanya Rp150 ribu per karung.

Untuk jenis Ponska, naik dari Rp150 ribu per karung, kini menjadi Rp300 ribu per karung. Sementara keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan itu.

Kondisi serupa juga dirasakan Afrizal (56) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas. Tak hanya kenaikan harga, ketersediaan pupuk bersubsidi mulai langka sejak dua bulan terakhir.

Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupapaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separoh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Padahal kini memasuki musim tanam. Akibatnya kini banyak padi petani yang menguning karena kekurangan pupuk," ujarnya.

Kelangkaan dan lonjakan harga pun dialami petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Maradi, (68), salah seorang petani setempat mengaku phonzka Rp150 ribu per karung, dari Rp135 ribu per karung. Urea Rp150 ribu per karung, dari Rp125 per karung.

Lonjakan tersebut dipastikan berdampak terhadap hasil panen dan perekonomian petani, karena terjadi produksi biaya tinggi selama proses tanam dan memicu turunnya pendapatan. Sementara, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik.

Hasil yang diterima petani kini lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Sementara, dalam RPJMD 2021-2026, pemerintah kabupaten menjadikan tanaman pangan sebagai salah satu penopang kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Mereka pesimis jika persoalan kelangkaan dan lonjakan harga pupuk tidak teratasi, program peningkatan kesejahteraan petani tidak akan tercapai. Pemerintah kabupaten sulit menekan angka kemiskinan, mengingat mayoritas masyarakat miskin adalah petani.

"Kami minta pemerintah daerah serius membenahi persoalan kelangkaan dan harga bersubsidi pupuk, karena pupuk merupakan kebutuhan dasar petani," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian, Rosdi mengaku tidak adanya pengawasan pupuk bersubsidi selama dua tahun terakhir, akibat refocusing anggaran saat pandemi. Selain itu, tidak adanya laporan dari dinas pertanian terkait alokasi dan serapan.

Apalagi pembuatan dan laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari dinas dan distributor kini sudah elektronik, sehingga jarang koordinasi terkait usulan alokasi maupun kendala pendistribusian.

"Kami juga akui, selama dua tahun terakhir Komisi Pengawas Pupuk dan Petstisida (KP3) jiga kurang berfungsi, karena tidak ada anggaran," tutupnya.

Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi dari dinas pertanian, sepanjang 2021 kuota Pessel tercatat sebanyak 19 ribu ton yang terdiri dari urea 8.421 ton. SP-36 sebanyak 861 ton, ZA 445 ton, NPK 7.398 ton dan organik 4.4045 ton. (*)