Pemkab Pessel siapkan roadmap irigasi untuk wujudkan kemandirian daerah

id berita pesisir selatan,berita sumbar,irigasi

Pemkab Pessel siapkan roadmap irigasi untuk wujudkan kemandirian daerah

Kepala Bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Pessel, Novi Irawan. (Antarasumbar/HO-Humas Pemkab Pesisir Selatan)

Skala prioritasnya tentu harus ada,
Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel), Sumatera Barat menyiapkan roadmap (peta jalan) pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi guna mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan peranan sektor unggulan.

Kepala Bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Pessel, Novi Irawan mengungkapkan pemetaan guna melihat potensi dan urgensinya. Dengan begitu, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi tepat sasaran dan berkontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas lahan.

"Skala prioritasnya tentu harus ada, sehingga daya ungkitnya benar-benar tampak. Jadi, lebih terarah, terukur dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan," ungkapnya di Painan, Selasa.

Pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan proporsi area persawahan dengan dukungan irigasi berkondisi baik secara bertahap mencapai 66,70 persen.

Pada 2020, jaringan irigasi yang berkondisi baik di Pessel hanya tercatat sebesar 57,50 persen dan sisanya adalah dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang dan dengan kondisi rusak berat.

Untuk 2021 ditargetkan 59,05 persen, 59,20 persen di 2022 dan pada 2023 mencapai 60,75 persen. Pada 2024-2026, pemerintah daerah menargetkan kenaikan menjadi 62,60 persen, 64,60 persen dan 66,70 persen.

Novi melanjutkan, peta jalan sekaligus menginventarisir kerusakan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Memilah antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten untuk ketepatan pembiayaan penanganan irigasi.

"Nanti jangan sampai irigasi yang harusnya menjadi kewenangan pusat atau provinsi dibiayai dengan APBD kabupaten," terangnya.

Pembuatan peta jalan melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas pertanian Pessel. Kemudian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) terkait kesiapan pembiayaan irigasi.

Sedangkan dinas pertanian membuat skala prioritas kebutuhan dan urgensi irigasi di masing-masing area sentra produksi padi. Tanpa ketersediaan irigasi yang mumpuni, mustahil produksi akan meningkat karena irigasi merupakan urat nadi pertanian.

Pemerintah daerah, ulas Novi sangat meyakini ketersediaan irigasi yang baik dapat menggenjot produktivitas lahan hingga diatas 7 ton per hektare, dari yang kini hanya dikisaran 4,8 ton per hektare-5,5 ton per hektare.

"Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi periode 2020 tercatat 382.843 ton. Itu tercatat naik dari tahun sebelumnya yang hanya 352.942 ton," tuturnya.

Namun yang tidak kalah penting, kebijakan perbaikan jaringan irigasi adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan stabilitas harga pangan, mengingat sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Pessel untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Kemudian meningkatkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan produksi potensi unggulan daerah seperti tanaman pangan, dengan target peningkatan pertumbuhan Rp4,11 triliun hingga akhir periode RPJMD.

Apalagi, sektor pertanian sampai kini terus tercatat sebagai penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pangsa di atas 35 persen-40 persen dalam PDRB Pessel tiap tahunnya.

"Serapan tenaga kerjanya juga tinggi. Jika sektor pertanian bergairah, muaranya tentu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," tutup Novi.