Sungai kewenangan provinsi krisis, area pertanian warga Pesisir Selatan terancam

Painan (ANTARA) - Area pertanian warga Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terancam akibat sebagian besar sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kini dalam kondisi kritis, kata pejabat pemerintah daerah setempat.

Kepala Bidang Sungai dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pesisir Selatan, Novi Irawan, di Painan, Sabtu, menyampaikan pada umumnya sungai di Pesisir Selatan masih bersifat tradisional, tidak seperti kanal banjir, sehingga sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi.

"Karena itu, butuh perhatian serius terkait upaya rehabilitasi dari pemerintah provinsi," katanya.

Berdasarkan data Dinas PSDA, terdapat 22 sungai yang menjadi kewenangan provinsi di Pesisir Selatan. Dari jumlah itu, kondisi paling parah kini terjadi di Batang Salido dan Batang Lumpo Kecamatan IV Jurai.

Kemudian Batang Tapan Kecamatan Ranah Ampel Hulu Tapan dan Batang Surantih di Kecamatan Sutera. Sementara, alokasi dana perkuatan tebing sungai yang ada di pemerintah kabupaten sangat terbatas.

Untuk tahun anggaran 2021, alokasi dana perkuatan tebing kritis yang disiapkan pemerintah kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp2,8 miliar.

"Itu targetnya sepanjang 600 Meter. Hingga Oktober ini kegiatan sudah terealisasi 95 persen. Sisanya kami targetkan rampung akhir tahun ini," katanya.

Selain menyiapkan alokasi dana perkuatan tebing sebagai antisipasi awal, pemerintah kabupaten tiap tahun tetap mengusulkan rehabilitasi pada pemerintah provinsi. Selain itu, juga pada Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumbar di Padang.

Dari usulan tersebut, beberapa diantaranya adalah sudah memasuki tahap pembuatan detail engineering design (DED) seperti di Nagari (desa adat) Teratak Tempatih Kecamatan Batang Kapas. Proposalnya pun sudah diteken bupati.

Ia khawatir, jika tidak segera ditangani bakal berdampak buruk terhadap area pertanian, khususnya tanaman pangan. Mayoritas lahan pertanian di Pesisir Selatan ada di sepanjang bantaran sungai, sehingga kerap terendam banjir.

"Ini hampir terjadi tiap tahun. Muaranya tentu berdampak pada target produksi dan perekonomian petani. Padahal, sebagian besar dari masyarakat di Pessel menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian," terang Novi.

Sektor pertanian, utamanya sub-sektor tanaman pangan merupakan penopang utama dalam struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pesisir Selatan, dengan kontribusi rata-rata di atas 30 persen setiap tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) 2021 produksi padi di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu pada 2020 mencapai 382.853,16 ton, dengan luas panen 78.645 Hektare.

Ia menambahkan, selain berdampak buruk terhadap sektor pertanian, kondisi sungai yang kritis turut mengancam permukiman penduduk. Tak sedikit rumah warga yang hanyut dan rusak parah akibat luapan air sungai.

"Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, misalnya, tahun ini saja banyak rumah dan lahan pertanian warga yang jadi korban luapan Sungai Batang Tapan," tegasnya.