Komisi II DPRD Sumbar dorong pemprov realisasikan visi dan misi kepala daerah

id DPRD Sumbar,Padang,Berita Sumbar

Komisi II DPRD Sumbar dorong pemprov realisasikan visi dan misi kepala daerah

Rapat pembahasan Komisi II DPRD Sumatera Barat (ANTARA/HO DPRD Sumbar)

Padang (ANTARA) - Komisi II DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintah provinsi (pemprov) merealisasikan visi dan misi kepala daerah dalam Rancangan Peraturan Darerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano saat dihubungi dari Padang, Sabtu mengatakan pihaknya tengah membahas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2022 bersama mitra kerja, OPD lingkungan pemerintah provinsi di Kota Bukittinggi.

Ia menyebutkan seluruh mitra kerja komisi II yang diantaranya Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hotikultura, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Kelautan Perikanan, serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi akan mengelola anggaran sebesar Rp 600 miliar pada APBD 2022.

"Sejumlah program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti alokasi 10 persen apbd untuk pertanian, mencetak milenial 100 ribu entrepreneur, terletak pada mitra kerja komisi II. Untuk mengakomodir progul gubernur pemerintah provinsi alokasikan Rp600 miliar, " kata dia.

Dia mendorong program unggulan tersebut dapat direalisasikan dalam komposisi APBD 2022. Pemerintah provinsi melalui Biro Perekonomian juga akan membangun BUMD Agro, begitupun Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi serta Dinas Perdagangan dan Industri yang akan menjalankan program pelatihan fokus perdagangan digital bagi pedagang pedagang.

Dalam pembahasan dengan mitra anggaran yang baru bisa direalisasikan untuk sektor pertanian masih delapan persen namun pada pembahasan yang lebih mendalam akan ditambah melalui pos pokok pikiran (pokir) dewan.

" Untuk sektor pertanian khusus hasil padi, pemerintah daerah menargetkan 1,6 ton pada tahun 2026, begitupun dengan jagung ," jelasnya.

Dia mengatakan, pada tahun 2022 akan dibangun pabrik pengelolaan jagung dan jenis tanaman lainya, untuk dinas perdagangan nantinya juga ada program seratus ribu women entrepreneur.

Dalam mengelola anggaran tersebut pihaknya berharap jangan melebar dan harus ada pengawalan strategis untuk mencapai optimalisasi program unggulan.

Ia mengatakan dalam komposisi Ranperda APBD 2022 yang diajukan sebesar Rp6,6 triliun dan pihaknya optimis keuangan daerah mampu mengakomodir program yang akan dilaksanakan tersebut, tinggal pengawasan saja agar bisa berjalan optimal.

" Banyak sektor yang akan dikelola dan nanti muaranya juga akan menekan angka pengangguran, salah satunya pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi, " katanya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Sumbar Nufirmanwansah mengatakan OPD-OPD terkait mesti menjalankan program itu dengan optimal, dari proses pendampingan hingga ketersediaan logistik penunjang produksi.

Persoalan yang sering ditemui saat ini, Para petani di daerah-daerah masih mengeluhkan harga pupuk yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET).