Legislator minta program penanganan bencana tidak fokus pada bulan tertentu

Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta agar program penanganan bencana di daerah itu tidak hanya fokus pada bulan tertentu namun di setiap bulannya karena provinsi tersebut rawan akan bencana.

"Secara geografis Sumbar merupakan daerah rawan bencana, tidak hanya ancaman gempa dan tsunami, namun juga banjir bandang, puting beliung serta longsor," kata dia di Padang, Senin

Ia mengatakan kewaspadaan akan bencana secara berkelanjutan terhadap ancaman bencana mengintai setiap saat.

Sumbar merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan, perbukitan serta garis pantai, tidak hanya tsunami dan gempa, banyaknya sistem drainase yang belum optimal maka banjir serta longsor merupakan ancaman paling dekat.

" Jadi jangan fokus dalam bulan tertentu, setiap bulan juga harus waspada, " kayanya.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi telah menetapkan status sebagai daerah siaga darurat bencana sampai bulan Desember. Penetapan dilakukan berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Status siaga bencana itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar Nomor 360/51/BPBD/2021)tentang penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumbar.

"Secara administrasi, DPRD Sumbar belum menerima surat resmi dari gubernur terkait penetapan status siaga bencana daerah, apa indikatornya dan seperti apa program mitigasi, namun yang lebih penting Sumbar adalah daerah rawan bencana dan butuh perhatian dari seluruh unsur terkait, " katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan jangan menunggu terjadi bencana dahulu baru bertindak, ketika memasuki musim penghujan dinas terkait harus bergerak cepat. Jika daerah itu rawan longsor, sediakan alat berat jika daerah itu rawan banjir sediakan perahu karet untuk proses evakuasi.

Dia mengatakan dari lima juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau satu juta diantaranya tinggal di kawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.

Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggap bencana mesti benar-benar optimal. Terkait program, dirinya meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulangi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya ada upaya deteksi dini dilakukan.

" Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penanganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pascabencana," kata dia.