FJKIP dorong proses seleksi Sekda Kota Bukittinggi lebih transparan

id berita bukittinggi,berita sumbar,sekda

FJKIP dorong proses seleksi Sekda Kota Bukittinggi lebih transparan

Kota Bukittinggi. (Antarasumbar/Al Fatah)

Secara prosedural, unsur keterbukaan informasi memang sudah terpenuhi oleh Tim Pansel, tapi dilihat dari persepsi khalayak umum, informasi seminim itu dikhawatirkan tidak terjangkau oleh banyak kalangan,
Bukittinggi (ANTARA) - Tahapan seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mencari calon Sekretarias Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi terus bergulir, para calon sudah memasuki tahapan wawancara dengan Tim Panitia Seleksi (Pansel) di Bukittinggi, Senin.

Disisi lain, informasi mengenai proses seleksi itu dirasakan minim oleh sejumlah wartawan yang bertugas di Kota Bukittinggi, awak media yang mencoba meminta konfirmasi kepada sejumlah pejabat di Pemkot Bukittinggi, mengeluhkan minimnya informasi yang mereka terima.

"Secara prosedural, unsur keterbukaan informasi memang sudah terpenuhi oleh Tim Pansel, tapi dilihat dari persepsi khalayak umum, informasi seminim itu dikhawatirkan tidak terjangkau oleh banyak kalangan," kata Ketua Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Bukittinggi, Rifa Yanas.

Ia mengatakan, sejak awal proses lelang jabatan dimulai, Tim Pansel hanya menyediakan informasi di website resmi Kota Bukittinggi, pengumuman diberikan berupa link PDF dengan tulisan berjalan (running text).

"FJKIP Bukittinggi menilai, banyak cara publikasi yang bisa ditempuh oleh Pemko Bukittingi maupun Tim Pansel, diantaranya pemanfaatan fasilitas media luar ruang yang tersebar di sekeliling kota, penggunaan media sosial, maupun produk publikasi lainnya," kata dia.

Menurutnya, pemanfaatan videotron dan media lain juga bisa dipakai dalam pengumuman dan informasi lain.

"Kota Bukittinggi sudah punya video tron raksasa yang lokasinya sangat strategis, kata Wali Kota, itu dibuat untuk penyampai informasi yang efektif dan atraktif, namun sayang tidak dioptimalkan," imbuhnya.

Alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unand itu menambahkan, minimnya informasi publik soal proses seleksi Sekda Kota Bukittinggi berpotensi memperkeruh situasi politik di kota wisata tersebut.

"Jabatan Sekda adalah puncak karir bagi ASN di daerah, kepercayaan masyarakat tentu harus terus dibangun, agar tidak ada lagi isu miring yang mengklaim bahwa proses seleksi hanyalah formalitas," tegasnya.

Soal pejabat yang saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi wartawan, FJKIP Bukittinggi menilai hal itu tidak sepatutnya terjadi, pertanyaan-pertanyaan seputar tahapan seleksi, tentunya cukup mudah untuk dijawab oleh pejabat yang bersangkutan.

"Siapa yang paling berhak memberi konfirmasi, bukan itu lagi yang harusnya diperdebatkan. Wartawan bisa saja menulis berita apa adanya sesuai jawaban narasumber. Kalimat jangan tanya saya, tanyakan saja ke Pansel sudah bisa ditulis. Tapi, tentunya jawaban-jawaban seperti itu tetap tidak akan menjawab hak masyarakat atas informasi," kata dia menutupi.