Gubernur Sumbar :Defisit anggaran dikejar dengan proyeksi pendapatan

Padang, (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan defisit anggaran yang terjadi akan dikejar dengan proyeksi pendapatan daerah ke target awal untuk menyeimbangkan neraca keuangan daerah dalam APBD Perubahan.

"Pengembalian target pendapatan daerah tersebut dilakukan sesuai saran fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyeimbangan neraca keuangan daerah karena adanya defisit pada rancangan perubahan APBD," kata dia dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin.

Mahyeldi menyampaikan hal itu menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2021.

"Saran DPRD untuk mengembalikan proyeksi pendapatan daerah ke target semula, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi siap melakukan itu sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam upaya menutupi defisit pada rancangan APBD perubahan," katanya.

Menurut dia refokusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan untuk itu, pemerintah daerah akan berupaya mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada.

Sebelumnya DPRD Provinsi Sumbar menyorot defisit anggaran sekitar Rp28 miliar lebih pada rancangan APBD Perubahan tahun 2021.

Ketua DPRD Supardi mengingatkan cukup banyak pendapat, tanggapan, saran dan masukan dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan tersebut.

"Pandangan umum fraksi, selain sebagai hak konstitusi juga merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang akan melengkapi dan menyempurnakan materi muatan APBD Perubahan," kata dia.

"Cukup banyak pertanyaan, tanggapan, permintaan penjelasan dari fraksi-fraksi terkait proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah," katanya.

Dari sisi pendapatan daerah, lanjutnya fraksi-fraksi memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Terutama dari potensi aset dan BUMD yang belum dikelola secara maksimal.

"Ini sangat diperlukan karena terdapat defisit murni sebesar lebih kurang Rp28 miliar yang harus ditutupi dalam pembahasan Ranperda ABPD perubahan 2021," kata dia.

Sementara dari sisi belanja daerah, lanjutnya, fraksi-fraksi DPRD pada umumnya meminta penjelasan terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Baik terhadap kebijakan maupun besaran alokasi anggaran yang diperoleh dari hasil refocusing serta rencana penggunaannya.

Ia menilai dari jawaban yang disampaikan oleh gubernur, secara garis besar telah dapat menjawab dan menjelaskan berbagai tanggapan dan pertanyaan DPRD. penjelasan secara lebih teknis, akan dicermati secara bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD-

"Pembahasan harus dipercepat mengingat waktu yang tersedia. Pengajuan RAPBD-P oleh Pemprov ke DPRD sedikit terlambat sehingga waktu yang tersedia untuk membahas hingga penetapan semakin dekat," kata dia.(*)