Mahyeldi minta Baznas Sumbar tingkatkan penerimaan zakat

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta pengurus Baznas Sumbar periode 2021-2026 meningkatkan penerimaan zakat untuk membantu persoalan ekonomi, sosial dan pendidikan umat karena potensi yang belum tergarap masih cukup besar, mulai dari pegawai pemprov, pegawai instansi vertikal, swasta dan masyarakat.

"Bicara zakat di Sumbar, potensinya luar biasa. Karena itu diharapkan pengurus Baznas yang baru dapat mengapitalisasi potensi yang besar ini dengan mengoptimalkan peluang yang ada sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggalangannya," kata Mahyeldi di Padang, Rabu.

Ia mengatakan pelantikan pengurus Baznas Sumbar periode 2021-2026 yang sempat tertunda telah dilaksanakan. Ketua Baznas Sumbar yang baru Dr. H. Buchari, S,Ag, MA dilantik menggantikan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Chatib di auditorium Gubernuran, Selasa (14/9) malam.

Lebih jauh gubernur mengingatkan bahwa keberadaan Baznas di samping mengelola potensi zakat juga punya fungsi membina Baznas di kabupaten dan kota sehingga juga bisa melaksanakan tugas sesuai aturan.

Ia menyebut jumlah pegawai di Sumbar ada sekitar 18.000 orang. Juga ada potensi pegawai yang bukan pegawai provinsi, tetapi ada di Sumbar. Karena zakat itu sebaiknya dan seutamanya dikeluarkan di daerah mereka tinggal atau bekerja sehingga bisa membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

"Ke depan diharapkan antara pemerintah daerah, Baznas, dan MUI di Sumbar harus terbangun komunikasi yang lebih baik, lebih harmonis karena perlu penguatan-penguatan, terutama untuk mendorong masyarakat mengeluarkan zakat setiap bulan," ujarnya.

Pada masa pademi yang imbasnya luar biasa diberbagai bidang serta berkurangnya pendapatan pemerintah daerah dan penurunan alokasi dana pusat untuk daerah, katanya, maka zakat adalah salah satu jawaban, di samping konsep lain yang ada dalam Islam, seperti waqaf, infak dan sedekah.

"Pengalaman selama ini zakat sangat membantu pemerintah dalam persoalan keuangan. Contohnya pada awal COVID-19 bantuan sosial dibantu Baznas sehingga sangat meringankan beban keuangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu Ketua Baznas RI Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A yang hadir secara virtual saat pelantikan berharap Gubernur Mahyeldi bisa memberikan penguatan pada lembaga Baznas sehingga cerita sukses yang ditorehkan saat menjadi Wali Kota Padang bisa juga dilakukan saat di tingkat provinsi.

Menurutnya Baznas adalah lembaga pemerintah nonstruktural, bukan ormas, LSM atau NGO. Karena itu harus menempatkan diri sebagai kekuatan pemerintah.

Pada 2021 Baznas pusat telah mencanangkan empat penguatan, yaitu di bidang kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana serta jaringan.

Di sisi kelembagaan, dipastikan Baznas dari pusat sampai daerah harus punya visi dan misi yang sama dalam mencapai tujuan.

Untuk menciptakan kekuatan lembaga, mendagri sudah mengirim surat pada kepala daerah untuk membantu penguatan Baznas.

"Kami titip pada gubernur untuk hal ini karena pada hakekatnya kekuatan Baznas adalah kekuatan yang tidak terpisahkan dari kekuatan Pemprov Sumbar," katanya.

Kekuatan itu, menurut dia, harus disinergikan dengan konteks didirikannya bazanas untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat.

Menurut dia, lembaga yang kuat harus didukung pula oleh SDM yang kuat integritasnya dan pengabdiannya terhadap Baznas. SDM ini harus benar-benar mengetahui tanggung jawabnya.

"Karena itu Baznas tidak bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Harus full time karena beratnya tanggung jawab," ujarnya.

Sementara untuk menguatkan sarana dan prasarana dibutuhkan karena nantinya akan ada kegiatan yang akan dilakukan secara nasional

"Kami berharap gubernur bisa menfasilitasi kantor Baznas yang representatif sehingga bisa bekerja secara optimal," ujarnya.

Menurut dia, Baznas juga harus membuka jaringan seluas-luasnya agar peranannya semakin dirasakan oleh masyarakat.