Ini permintaan Fraksi Gerindra Sumbar terkait konsep program pembangunandari pinggaran

id berita pasaman barat,berita sumbar,FGR

Ini permintaan Fraksi Gerindra Sumbar terkait konsep program pembangunandari pinggaran

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Sumbar, Khairuddin Simanjuntak saat menyampaikan laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Provinsi Sumbar 2021 pada Senin (13/9). (AntaraSumbar/Dok Fraksi Gerindra Sumbar)

Masih banyak daerah perbatasan dengan provinsi lain yang butuh kucuran dana Pemprov Sumbar misalnya Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat,
Simpang Empat (ANTARA) - Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Khairuddin Simanjuntak menekankan gubernur menjalankan konsep pembangunan dari daerah pinggiran atau daerah perbatasan bukan dari kota atau daerah yang maju dan dekat dari ibukota provinsi saja.

"Masih banyak daerah perbatasan dengan provinsi lain yang butuh kucuran dana Pemprov Sumbar misalnya Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat," katanya saat dihubungi melalui telephone genggam, Senin.

Ia menilai masih banyak alokasi anggaran yang belum berpihak kepada peningkatan pelayanan publik dan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurutnya banyak jalur transportasi yang masih parah yang perlu mendapat perhatian serius, seperti jalan di Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Ia menyoroti jalan via Panti Pasaman ke Simpang Empat Pasaman Barat, jalan dari Tapus ke Muara Sungai Lolo yang mungkin menjadi jalan provinsi terjelek di Sumbar.

"Selain itu jalan Lubuk Sikaping Tonang ke Talu Pasaman Barat dan jalan Padang Sawah ke Kumpulan, yang sangat perlu mendapat perhatian serius," sebutnya.

Ia menyebutkan persoalan itu telah disampaikan saat penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Provinsi Sumbar 2021 pada Senin (13/9).

"Ada 16 catatan saran dan pendapat yang disampaikan saat laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan KUPA-PPAS APBD Sumbar 2021, ada dua catatan khusus untuk Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang disampaikan," katanya.

Selain itu pihaknya meminta memaksimalkan pengelolaan kembali ikan air tawar atau restocking di Dinas Kelautan Perikanan agar bisa dimaksimalkan pada seluruh kabupaten atau kota yang layak untuk dilakukannya.

"Jadi bukan untuk daerah tertentu saja, contoh Pasaman sangat mendukung untuk bisa dilakukan restocking," ujarnya.

Menurutnya perhatian pemerintah daerah terhadap perikanan darat di Pasaman masih sangat kecil.

Padahal Pasaman penyuplai ikan ke beberapa provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Riau dan Jambi, disamping ke beberapa kabupaten atau kota di Sumbar.

"Khusus untuk Pasaman dan Pasaman Barat jangan seolah-olah dianaktirikan dalam hal porsi pembangunan. Dua daerah itu masih butuh kucuran dana untuk pembangunan," harapnya. ***2***

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021