Ini kata Ketua DPRD Sumbar saat menyoroti defisit anggaran Sumbar capai Rp27 miliar lebih

Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti defisit anggaran sebesar Rp27 miliar lebih dalam Rapat penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 di Padang, Senin.

Supardi di Padang, Senin, mengatakan dalam rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2021 anggaran Sumbar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena terjadi defisit murni setelah dikurangi dengan kelebihan SILPA Tahun 2020, sebesar lebih kurang Rp91 miliar.

"Dengan dikembalikannya proyeksi pendapatan daerah pada target yang telah ditetapkan dalam APBD 2021, maka defisit dapat dikurangi dari Rp 91 miliar lebih menjadi Rp27 miliar lebih," kata dia.

Sementara sisa defisit tersebut, tentu harus diseimbangkan dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2021," kata dia.

Ia mengatakan memperhatikan cukup besarnya defisit yang harus ditutup dan sulitnya mendapatkan tambahan pendapatan daerah dalam kondisi daerah yang belum pulih dari dampak pandemik COVID-19.

"Maka pengurangan proyeksi pendapatan dari pos pendapatan asli daerah dan Lain­ Lain Pendapatan Daerah yang sah yang diusulkan dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2021, dikembalikan pada target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2021," kata dia.

Ia mengatakan dari pembahasan yang telah dilakukan tersebut, terdapat beberapa kebijakan strategis yang disepakati untuk ditampung dalam KUPA-PPAS Perubahan seperti menutup pengembalian pengurangan proyeksi pendapatan daerah.

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2021 harus dilakukan pendalaman kembali untuk melihat pos-pos pendapatan mana yang masih bisa di optimalkan dan pos-pos pendapatan mana yang harus di kurangi penerimaannya.

Kemudian memasukan beberapa kegiatan strategis dan prioritas OPD-OPD yang belum masuk dalam Rancangan KUPA- PPAS," kata dia

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Audy Djoinaldy mengatakan harus ada kesepakatan bersama untuk mengatasi persoalan defisit anggaran ini, meski jumlahnya tidak terlalu besar.

"Jika dibandingkan dengan daerah lain, nilai defisit kita saat ini cukup kecil." kata dia.

Menurut dia salah satu solusi yang harus dilakukan adalah menunda rencana pembangunan di Sumbar dan mengalihkan dengan APBN, kemudian program yang tidak esensial coba dialihkan.

"Ini tentu perlu sinergi bersama untuk mencari solusi defisit anggaran ini," kata dia.