Gema Keadilan kritik renovasi rumah dinas Ketua DPRD Rp6,8 miliar

Padang (ANTARA) - Organisasi kepemudaan Gema Keadilan Sumatera Barat (Sumbar) mengkritik dan mempertanyakan rasa kepedulian Ketua DPRD Sumbar, Supardi terkait dengan renovasi rumah dinas yang menelan anggaran Rp6,8 miliar di tengah pandemi COVID-19.

“Saat beberapa orang anggota DPRD Sumbar mempertanyakan kepedulian Gubernur Sumbar karena membeli mobil dinas baru, ternyata di DPRD malah merenovasi rumah dinas ketua dengan anggaran yang fantastis di tengah pandemi, ini sama artinya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," kata Ketua Gema Keadilan Sumbar, Reido Deskumar di Padang, Jumat.

Ia melihat saat ini anggota DPRD Sumbar lebih banyak diam dan tak mau menanggapi soal renovasi ini berbeda dengan saat mereka melihat Gubernur Sumbar membeli mobil dinas baru.

"Apakah benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Anggota dewan jangan sekadar sibuk mengawasi pemerintah. Perlu juga untuk mengawasi dan memastikan semua anggaran tepat sasaran," ujar mantan Presiden BEM KM Universitas Andalas tersebut.

Reido mengusulkan Ketua DPRD Sumbar mengikuti apa yang dilakukan Gubernur Sumbar dengan membatalkan renovasi tersebut.

Menanggapi hal itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekwan dan Ketua DPRD Sumbar, renovasi yang dilakukan adalah rehab berat bangunan yang berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD.

"Artinya yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati ketua DPRD, melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD," kata dia.

Ia memaparkan kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD tersebut informasinya sejak 2005 belum pernah direhab dan kondisi konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 dan atapnya sudah banyak yang bocor.

Rehab bagian belakang tersebut direncanakan juga untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terkena COVID-9 dan harus menjalani isolasi.

Kemudian, juga direncanakan untuk ruang pertemuan dan menerima tamu yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumatera Barat yang berasal dari unsur ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi.

Ia menyampaikan untuk kondisi rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019, belum pernah direhab termasuk belum pernah pergantian mobiler.

"Sementara kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor mulai dari dapur, kamar hingga pintu rumah dinas tidak bisa dikunci," katanya.

Ia menyebutkan untuk anggaran sesuai kontrak Rp5,6 miliar dari pagu anggaran Rp6,8 miliar dan pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.

Hidayat menambahkan karena sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan.

Namun demikian, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta dan mendesak pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.

"Yakni bagaimana seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran namun fungsi rehab tersebut tetap tercapai walau tidak 100 persen," kata dia.