Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rancangan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi nasional.
"Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan ada enam fokus utama yang akan dijalankan pemerintah dalam menjalankan kebijakan APBN 2022.
Pertama, pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Selanjutnya, pemerintah akan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
"Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing," kata Presiden Jokowi.
Dia melanjutkan fokus kebijakan APBN 2022 yang keempat adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kemudian fokus kelima berupa penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," ujar Joko Widodo.
APBN 2022 diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan ekonomi
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww. (ANTARA FOTO/SOPIAN)
