PKNU: Ada Skandal Verifikasi Parpol

Jakarta, (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam menilai patut diduga ada skandal dalam verifikasi administrasi yang berujung tidak lolosnya sejumlah partai politik. "Terbukti sekarang ada rekomendasi dari Bawaslu agar KPU mengikutsertakan 12 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk diverifikasi faktual," kata Choirul Anam di Jakarta, Senin. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Bawaslu Nomor 869/Bawaslu/XI/2012 tertanggal 3 November 2012 yang ditandatangani anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas. Ke-12 parpol itu adalah Partai Nasional Republik, Partai Damai Sejahtera, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Buruh, PKNU, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Serikat Rakyat Independen, Partai Kedaulatan, Partai Karya Republik, Partai Kongres, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Khusus PKNU, menurut Anam, PKNU tidak lolos bukan sekedar disebabkan kelalaian KPU, namun patut diduga ada unsur kesengajaan untuk menjegal partai yang dipimpinnya itu. Buktinya, kata dia, berkas PKNU yang lengkap, didukung bukti tanda terima, lembar checklist, data, dan arsip, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan. Padahal, kata Anam, PKNU merupakan salah satu dari 10 parpol yang melengkapi data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang pernah diumumkan di situs KPU. "PKNU akan menggugat KPU ke PTUN dan bila perlu mempidanakan komisioner karena menghilangkan berkas parpol," katanya. Anam mengaku, sebelum pengumuman KPU, ia menerima informasi bahwa ada pihak yang secara licik bermain untuk menjegal PKNU. "Semula saya tidak percaya. Tetapi setelah melihat bukti-bukti otentik berkas PKNU yang sengaja di-TL (dinyatakan tidak lengkap) KPU, saya baru sadar bahwa ada skandal dalam verifikasi," katanya. Apalagi, lanjut Anam, kemudian ada juga informasi bahwa ada sejumlah parpol yang sebenarnya kurang memenuhi persyaratan justru diloloskan KPU dan kini menjalani verifikasi faktual. "Skandal ini harus dibongkar tuntas karena akan meracuni demokrasi dan reformasi," kata mantan wartawan itu. Ia pun menantang KPU untuk membuka seluruh berkas pendaftaran parpol, yang dinyatakan lolos verifikasi dan yang tidak lolos, ke publik untuk diuji bersama. (*/sun)