PAD minim berkontribusi pada APBD Padang, BUMD justru jadi beban dan kesadaran bayar pajak rendah

Padang (ANTARA) - DPRD Padang soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang kontribusinya masih minim terhadap APBD pada 2020 dalam rapat Paripurna yang digelar di Padang, Senin.

"Penyebabnya antara lain BUMD belum banyak memberi kontribusi atau keuntungan kepada pemerintah daerah, melihat kondisi sekarang malah justru menjadi beban Pemda," kata Juru Bicara Ketua Pansus Gabungan I, II, III dan IV Elly Thrisyanti di Padang, Senin.

Faktor lainnya yaitu kemampuan membayar pajak masyarakat masih rendah serta kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, retribusi, dan lainnya.

Ia menyampaikan banyak Perwako yang perlu disesuaikan dan disempurnakan lagi karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini termasuk di dalamnya Perwako mengenai retribusi parkir.

"Sudah sering kami minta untuk direvisi tapi dianggap angin lalu saja, tidak wajar lagi di dalam Perwako itu satu hari setoran parkir Rp7 ribu. Mohon direvisi kembali mengenai Perwako parkir," kata Ketua Komisi I DPRD Padang itu.

Adapun rekomendasi dari keempat Pansus tersebut yakni Pemkot diharapkan dapat mengevaluasi pola manajemen pada BUMD agar jadi perusahaan yang kuat, efisien, efektif serta punya visi yang jauh ke depan.

Kemudian Pemkot perlu meningkatkan sosialisasi pada masyarakat dan lebih transparan dalam pengelolaannya agar kesadaran masyarakat meningkat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pemkot juga perlu tingkatkan kordinasi dengan pihak terkait serta melakukan terobosan dengan membentuk inovasi baru sehingga PAD dapat dimaksimalkan dengan potensi yang ada.

Sementara Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan dalam Rapat Paripurna terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 pada hakekatnya seluruh fraksi menerima dengan memberikan catatan.

"Catatan itu akan dipegang setiap rapat evaluasi kinerja terhadap seluruh SKPD yang ada di Pemkot terutama SKPD penghasil PAD," ucapnya.