Dinilai merugikan pedagang toko, KPP minta Pemkot Padang cabut Perwako 438

id berita padang,berita sumbar,pasar

Dinilai merugikan pedagang toko, KPP minta Pemkot Padang cabut Perwako 438

Sejumlah unsur pedagang Pasar Raya Padang menyampaikan aspirasi kepada DPRD Padang, Senin. (Antarasumbar/Mutiara Ramadhani)

Dalam Perwako tersebut hanya mengatur PKL bisa beroperasi sejak jam 17.00 WIB. Namun, nyatanya, PKL sudah mulai menggelar dagangannya sejak jam 11.00 WIB,
Padang (ANTARA) - Sekelompok pedagang bersama Komunitas Pedagang Pasar Raya Padang (KPP) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Padang segera mencabut Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai merugikan pedagang toko.

Ketua KPP Kota Padang, Asril Manan di Padang, Senin, mengatakan Perwako itu yang saat ini diterapkan dinilai telah menyengsarakan pemilik toko yang ada di Pasar Raya Padang.

"Dalam Perwako tersebut hanya mengatur PKL bisa beroperasi sejak jam 17.00 WIB. Namun, nyatanya, PKL sudah mulai menggelar dagangannya sejak jam 11.00 WIB," ujar dia.

Ia menuding lahan-lahan yang ada di Pasar Raya dikuasai oleh kelompok premanisme, yang membuat Pemkot Padang terkesan tidak berkutik.

"Kami butuh ketegasan dari Wali Kota Padang tentang Perwako nomor 438 tahun 2018 yang dirasa sebagai penjajah para pedagang toko," kata dia saat menyampaikan aspirasi di DPRD Padang dengan Komisi II.

Asril juga menyoroti kesembrautan pengelolaan parkir oleh Pemkot Padang sehingga tidak memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung Pasar Raya Padang.

"Pada saat ini lahan parkir telah berubah menjadi lapak-lapak PKL sehingga tidak kondusif. Jelas ini suatu kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Selian itu, pihaknya juga meminta Pemkot untuk mengembalikan hak pemegang kartu kuning supaya bisa digunakan untuk meminjam ke Bank agar usahanya bisa terus bernafas.

"Kami minta diberlakukan kembali kartu kuning, sebelum gempa 2009 dulu kami punya hak itu, sekarang tidak ada, kami akan minta Pemkot kembalikan kartu kuning, karena itu ibarat SK Pedagang yang bisa dijaminkan ke Bank," ucapnya.

Sementara Ketua Ketua Persatuan Pedagang Pertokoan Komplek IPPI (P3K IPPI) Pasar Raya Padang, Jasman Tenggo meminta Dinas Perdagangan segera tenderkan pembangunan kembali Komplek Pertokoan IPPI.

"Semua kelengkapan rencana pengembangan Komplek IPPI sudah lengkap, dan dananya sudah ada Rp2,6 miliar, jadi sudah patut kami minta segera ditenderkan," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam berjanji akan membicarakan dan menindaklanjuti kepada Ketua DPRD Padang.

"Kami akan tindaklanjuti ke Ketua DPRD Padang tentang permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang dari KPP dan P3 Komplek IPPI ini," katanya.

Kemudian ia berjanji jika pihak DPRD Padang akan segera mengunjungi lokasi pasar yang dinilai sembrautan itu dan berencana akan mempertemukan para pedagang dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Algamar.

"Saat ini Kota Padang menuju menjadi kota metropolitan. Oleh karena itu, sudah selayaknya trotoar yang ada tidak dijadikan tempat berdagang oleh PKL," katanya.

Dia menyatakan akan meminta Pemko Padang untuk memberikan fasilitas berdagang bagi para PKL yang ada di Pasar Raya sehingga tidak merugikan pedagang toko yang ada.

"Kami menampung semua permintaan dari para pedagang toko ini seperti, pengembalian kartu kuning, pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI karena anggarannya telah cair, serta penertiban PKL yang berdagang di depan toko pedagang," tambahnya.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar