Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang memperkuat komitmen untuk menghadirkan satu data pemerintahan sebagai rujukan dalam merencanakan pembangunan hingga publikasi informasi untuk publik.
"Harus diakui sebelum ini ada antar SKPD itu memiliki data yang berbeda hingga saling menyalahkan, ke depan kami bertekad menghadirkan satu data pemerintahan yang valid dan akurat," kata Asisten Bidang Perekonomian Pemkot Padang, Endrizal di Padang, Jumat pada sosialisasi forum data Kota Padang.
Menurutnya dengan keluarnya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pihaknya juga berkomitmen menghadirkan satu data di lingkungan pemerintah Kota Padang.
"Kami menindaklanjuti Perpres tersebut dan melalui Bappeda dan Dinas Kominfo Pemerintah Kota Padang akan menghadirkan satu data," ujarnya.
Dengan demikian lanjut dia, jika ada yang membutuhkan data cukup melalui Dinas Kominfo.
Ia menjelaskan proses menghadirkan satu data tersebut berawal dari persiapan oleh SKPD kemudian dikirim ke Dinas Kominfo lalu dilakukan analisis oleh BPS dan dikembalikan ke Dinas Kominfo.
"Jika memang ada pembaruan data maka akan dilakukan secara berkala oleh OPD terkait," kata dia.
Terkait dengan terjadinya perbedaan data diantara SKPD ia menilai yang perlu dilakukan kepada SKPD adalah memastikan data yang dihasilkan akurat dengan parameter yang terukur.
"Sehingga tidak terjadi lagi perbedaan data," kata dia.
Ia menambahkan data merupakan hal yang amat menentukan dalam merencanakan pembangunan karena itu perlu akurat dan valid.
Oleh sebab itu semua SKPD dan lintas sektor harus berkomitmen menghadirkan satu data, ujarnya.
Hindari perbedaan dan saling menyalahkan, Padang perkuat komitmen hadirkan satu data pemerintahan
Sosialisasi Forum Data Kota Padang dalam mewujudkan satu data di Padang, Jumat. (Antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)
Harus diakui sebelum ini ada antar SKPD itu memiliki data yang berbeda hingga saling menyalahkan,
