Anggota DPRD Pesisir Selatan dorong Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tetap berdiri sendiri

id berita pesisir selatan,berita sumbar,dprd

Anggota DPRD Pesisir Selatan dorong Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tetap berdiri sendiri

Ilustrasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) (ANTARA/ Abdu Faisal)

Kami harapkan Dinas PSDA tetap berdiri sendiri, karena Pesisir Selatan memiliki 19 sungai,
Painan (ANTARA) - Juru bicara Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mendorong agar Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) tetap berdiri sendiri, hal itu ia sampaikan menyikapi rencana kepala daerah setempat merampingkan sejumlah perangkat daerah dengan cara digabungkan.

"Kami harapkan Dinas PSDA tetap berdiri sendiri, karena Pesisir Selatan memiliki 19 sungai," juru bicara Fraksi PAN Pesisir Selatan, Novermal Yuska pada rapat paripurna pandangan umum terhadap ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Painan, Selasa.

Secara keseluruhan pada pandangan umum tersebut hampir seluruh fraksi di DPRD mendukung upaya pemerintah kabupaten untuk merampingkan organisasi perangkat daerah.

Meskipun demikian beberapa rencana penggabungan perangkat daerah dipertanyakan, selain penggabungan Dinas PSDA tipe B menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi tipe A, penggabungan Dinas Perikanan dengan Dinas Pangan juga dipertanyakan.

Selain itu juga ada usulan agar Dinas Pangan dan Dinas Perikanan tidak digabung, dan meminta masing-masing dinas tetap berdiri sendiri dengan alasan Pesisir Selatan, memiliki garis pantai lebih kurang 240 kilometer dengan ratusan kelompok nelayan yang aktif.

Sebelumnya kepala daerah setempat mengusulkan susunan 25 organisasi perangkat daerah dari semula yang berjumlah sebanyak 30 perangkat daerah.

Perangkat daerah tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 16 dinas daerah, satu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, empat badan daerah, satu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 15 kecamatan.

Rincian perubahan yakni pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B yang semula merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah, penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B dengan dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tipe B menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A.

Berikutnya, penggabungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B dengan Dinas Lingkungan Hidup tipe C, menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tipe A.

Penggabungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe B dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B menjadi Dinas Pertanian tipe A.

Penggabungan Dinas Pangan tipe C dengan Dinas Perikanan tipe B menjadi Dinas Pangan dan Perikanan tipe A.

Penggabungan urusan sosial dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B.

Penggabungan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan urusan pemberdayaan masyarakat desa menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B.

Penggabungan urusan perindustrian, perdagangan dan transmigrasi menjadi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tipe B. Penggabungan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan urusan tenaga kerja menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tipe C.

Peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi tipe B. Perubahan status RSUD Dr M Zein Painan yang semula merupakan perangkat daerah menjadi unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan.

Penggabungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe B dengan Badan Pendapatan tipe B menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tipe A.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar