Untuk menghadirkan perumahan sehat dan aman, ini yang tengah disiapkan Pemkot Padang

id berita padang,berita sumbar,rumah

Untuk menghadirkan perumahan sehat dan aman, ini yang tengah disiapkan Pemkot Padang

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto. (Antarasumbar/HO-Pemkot Padang)

Dalam Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 disebutkan pihak pengembang wajib menyerahkan 30 persen dari luas tanah sebagai fasos dan fasum untuk diserahkan kepada Pemkot Padang,
Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Tentang Pengelolaan Pembangunan Perumahan di Kota itu bertujuan melindungi masyarakat dan menghadirkan perumahan yang sehat dan aman.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadiyanto di Padang, Kamis menyampaikan Perwako tentang pengelolaan pembangunan perumahan mengatur soal izin pendirian bangunan, pengawasan, pengelolaan dan serah terima setelah perumahan dibangun oleh pengembang.

Tri menyampaikan salah satu hal paling mendasar dimuat dan diatur dalam Perwako adalah penataan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).

"Dalam Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 disebutkan pihak pengembang wajib menyerahkan 30 persen dari luas tanah sebagai fasos dan fasum untuk diserahkan kepada Pemkot Padang," kata dia.

Dalam Perwako akan ditegaskan fasos maupun fasum yang diserahkan oleh pengembang harus bersertifikat atau minimal sudah dilakukan pengalihan hak sehingga Pemerintah Kota Padang memiliki kekuasaan penuh terhadap fasum dan fasos yang diserahkan.

Ia mengungkapkan saat ini di Kota Padang ada sekitar 700 hektare fasum dan fasos milik Pemerintah Kota Padang dari pembangunan perumahan sebagian besar belum memiliki sertifikat.

"Jika hal ini terus kita biarkan maka akan menumpuk dan menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata dia.

Ia berharap dengan lahirnya Perwako akan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai kebijakan pengelolaan pembangunan perumahan bagi Pemkot Padang.

Dengan lahirnya Perwako keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kota yaitu fasos dan fasum akan dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sepenuhnya karena sudah memiliki sertifikat atau minimal sudah dilakukan pengalihan hak.

Kemudian bangunan yang dibangun oleh pengembang khususnya yang berhubungan dengan sanitasi maka akan menjadi sanitasi yang aman, karena dalam Perwako tersebut akan diatur penggunaan sanitasi menggunakan tangki septik yang aman (kedap).

Ia menilai selama ini kebanyakan septik tank yang dibangun oleh pengembang masih dalam kategori layak, belum dalam kategori aman, karena limbah meresap ke tanah sehingga tidak bisa dilakukan penyedotan.

Melalui Perwako ini akan diatur karena Pemko Padang sedang menggalakkan bantuan sanitasi aman untuk masyarakat," ujarnya.

Berikutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang memiliki jasa penyedotan lumpur tinja.

Melalui kebijakan pemakaian tangki septik yang aman, maka DLH dapat melakukan penyedotan sehingga menjadi sumber PAD yg baru, kata dia.

Dengan tangki septic ukuran 0,6 m3 untuk satu rumah dengan penghuni 5 orang harus dilakukan penyedotan setiap 2 tahun.

"Pada 2020 Pemerintah Kota Padang membantu 979 KK untuk mendapatkan akses sanitasi aman dan pembangunan rumah di Kota Padang pada tahun yang sama sebanyak 910 unit.

Jika sanitasi yg dibangun oleh pengembang masuk kategori sanitasi aman, maka pencapaian kota Padang pada 2020 adalah sebanyak 1.889 KK mendapatkan akses sanitasi yang aman.

Ia juga berharap Perwako dapat memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar