Padang Aro (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
"Pencanangan zona integritas pada Dukcapil merupakan yang pertama di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dukcapil juga satu-satunya OPD yang mendapat nilai hijau dari Ombudsman RI," kata Bupati Solok Selatan Khairunas, di Padang Aro, Senin.
Pembangunan zona integritas di Dukcapil katanya, fokus penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja penataan manajemen SDM serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkret.
Dia berharap, OPD yang berkaitan dengan pelayanan agar bisa juga mencanangkan zona integritas untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas orgnisasi.
Selain itu agar pemerintah menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.
Penjabat Sekretaris Daerah Solok Selatan Doni Rahmat Samulo mengatakan, perlu komitmen dari semua jajaran aparatur dan jajaran langkah awal yang harus dibenahi dulu setelah itu baru bergerak keluar.
Ia mengatakan sebelum pelantikan Bupati Inspektorat, Organisasi dan Dukcapil untuk menghitung kalayakan kerja dan OPD mana yang layak dan pas dicanangkan zona integritas.
"Dengan pencanagan ini kita bergerak terus dan OPD lain yang berhubungan dengan pelayanan publik supaya juga secepatnya bisa melakukan dicanangkan," ujarnya.
Dia menyebutkan, Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menilai zona integritas Solok Selatan masih tendab dan sekarang masih di zona merah.
"Semua akan diperbaiki perlahan terutama OPD yang bersangkutan dengan pelayanan publik," katanya.
Dukcapil Solok Selatan canangkan zona integritas
Bupati Solok Selatan Khairunas didampingi Wakil Bupati Yulian Efi foto bersama dengan Forkopimda dan Kepa Dukcapil Solok Selatan Efi Yandri usai pencanangan zona integritas, di Padang Aro, Senin. (ANTARA/Erik Ifansya Akbar)
