Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, setelah beberapa tahun terakhir juga meraih predikat serupa. Itu merupakan WTP ketujuh yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan.
Opini dengan predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan itu disampaikan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi, Jumat (7/5).
Selain Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Ketua DPRD setempat, Aprial Habas, pada kesempatan itu juga hadir Pj. Sekda, Emirda Ziswati, Plh Kepala BPKD, Intan Novia Fatma, Plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Asisten III, Hamdi, serta sejumlah pejabat daerah setempat.
"Kami bersyukur karena atas kerjasama seluruh elemen hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selalu mendapat opini WTP, termasuk tahun ini," kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar di Painan, Jumat (7/5).
Kedepan Bupati berharap tidak ada lagi catatan dari BPK, dan pihaknya memerintahkan BPKD dan perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Bupati juga menyampaikan terima kasih, sekaligus apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. "Kita harus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.
"Berhasilnya Pesisir Selatan meraih WTP berturut-turut, menunjukan bahwa pemkab setempat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan," katanya.
Menurut Yusnadewi, perolehan opini WTP, merupakan capaian minimal, tujuan utamanya adalah bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran dapat mensejahterakan masyarakat.
"Tujuan besarnya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan pencapaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Aprial Habas mengaku bangga atas capaian yang diraih. Namun ia berharap agar pemerintah daerah dan jajaran tidak terlena, dan mesti bekerja makin giat lagi kedepan.
"Predikat WTP mesti dijadikan motivasi baik di jajaran eksekutif, maupun di legislatif agar bekerja lebih baik lagi, paham aturan dan yang terpenting menjalankan aturan dengan selurus-lurusnya," sebutnya
Berita Terkait
Pemkot Bukittinggi raih Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 24 April 2024 15:40 Wib
Personel Lapas Bukittinggi terbatas, Legislator DPD RI lakukan peninjauan
Rabu, 24 April 2024 15:38 Wib
Kemenkumham Sumbar-DPRD Dharmasraya kerjasama naskah akademik ranperda
Rabu, 24 April 2024 15:32 Wib
Rp416,84 juta, Unand terima pendanaan PKM dari Kemendikbudristek
Rabu, 24 April 2024 15:30 Wib
Kecamatan Tanjung Mutiara Agam gelar O2SN
Rabu, 24 April 2024 14:34 Wib
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memusnahkan barang bukti 31 perkara pidana umum periode Januari-April 2024 (Video)
Rabu, 24 April 2024 14:24 Wib
Kemenkumham Sumbar-DPRD Dharmasraya kerjasama susun naskah akademik
Rabu, 24 April 2024 13:49 Wib
Presiden membuka Raker Kesnas 2024
Rabu, 24 April 2024 13:40 Wib