Padang Panjang (ANTARA) - Pemkot Padang Panjang diwakili Wakil Wali Kota, Drs. Asrul mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penegasan Batas Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (30/4).
Menindaklanjuti rakor ini, Asrul meminta OPD terkait untuk segera menyelesaikan petunjuk teknis (Juknis) penegasan batas daerah sebagaimana diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Sebelumnya, dalam rakor ini Mendagri Tito dalam sambutannya, meminta daerah untuk melakukan percepatan penegasan batas daerah. Hal itu perlu dilakukan supaya investor dalam maupun luar negeri tidak ragu berinvestasi di daerah.
Mendagri juga menjelaskan tentang Juknis penetapan batas wilayah. Di Indonesia, katanya, masih banyak yang belum jelas penetapan batas wilayahnya. Baik itu antar provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tadi disampaikan Mendagri, sampai 2 Juli 2021 ini, seluruh kabupaten/kota, termasuk provinsi sudah menyelesaikan Juknis penegasan batas daerah. Nanti SK-nya pada 2 Agustus 2021 sudah harus keluar," tutur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Welda Yusar, ST, MT yang turut mendampingi Wawako Asrul dalam zoom meeting ini bersama Kabag Pemerintahan, Drs. Reflis, M.TP, Camat Padang Panjang Timur Doni Rahman, M.Pd Datuak Simarajo serta lurah terkait.
Dikatakan Welda, untuk Padang Panjang, wilayahnya hanya berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.
Berita Terkait
Bunga krisan Kota Solok diminati pasar luar daerah
Kamis, 28 Maret 2024 16:40 Wib
Kemenkumham Sumbar fasilitasi harmonisasi sembilan produk hukum daerah
Kamis, 28 Maret 2024 7:15 Wib
Bupati Pesisir Selatan tegaskan pejabat daerah mesti paham tupoksi
Jumat, 22 Maret 2024 19:02 Wib
Pemkot Pariaman buka 2 "pasar pabukoan" gerakkan perekonomian daerah
Jumat, 22 Maret 2024 15:09 Wib
Kemenkumham Sumbar ajak pemerintah daerah promosikan Indikasi Geografis unggulan
Kamis, 21 Maret 2024 21:17 Wib
BI akselerasi daerah yang belum terapkan pembayaran elektronik
Kamis, 21 Maret 2024 20:44 Wib
Gubernur: Transaksi nontunai tingkatkan transparansi daerah
Kamis, 21 Maret 2024 20:40 Wib
Ombudsman ingatkan pemerintah daerah awasi pembayaran THR buruh
Rabu, 20 Maret 2024 14:38 Wib