Padang (ANTARA) - Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat (BI Sumbar) menilai penerapan sistem pembayaran nontunai akan meningkatkan penerimaan daerah serta tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah.
"Pembayaran nontunai akan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mencegah kebocoran," kata Kepala BI perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama di Padang, Selasa.
Menurutnya jika pemerintah daerah memungut retribusi dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai maka angka kebocoran penerimaan akan dapat ditekan karena uang langsung masuk ke rekening dan tercatat.
Ia menyampaikan berdasarkan survei penerimaan pemerintah daerah yang menggunakan metode pembayaran nontunai meningkat hingga 11 persen.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran secara nontunai.
Ia mengatakan dalam rangka mendorong penerapan sistem nontunai di pemerintah daerah pihaknya sudah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yaitu pembayaran dengan memindai kode batang di puskesmas, rumah sakit daerah hingga masjid.
Selain itu tercatat sudah 76 ribu merchant yang menggunakan QRIS di Sumbar dan ditargetkan pada tahun ini menjadi sebanyak 131 ribu.
Selain itu, saat ini ia menyampaikan telah terbentuk Tim Percepatan Digitalisasi Daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat sebagai upaya mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
"Semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat kini telah memiliki Tim Percepatan Digitalisasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan daerah dan mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah," kata dia.
Menurut dia kehadiran Tim Percepatan Digitalisasi Daerah akan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital di wilayah Sumatera Barat.
Ini tujuan dan manfaat penerapan pembayaran nontunai, menurut Kepala BI Sumbar
Kepala BI perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama. (Antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran secara nontunai,
