Kendala ini, sebabkan enam daerah di Sumbar belum salurkan BLT Dana Desa

id berita padang,berita sumbar,blt

Kendala ini, sebabkan enam daerah di Sumbar belum salurkan BLT Dana Desa

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar, Heru Pudyo Nugroho (tengah) memaparkan realuisasi APBN triwulan 1 2021 di Padang, Senin (19/4). (Antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)

Enam daerah itu yaitu Kabupaten Tanah Datar, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman,
Padang (ANTARA) - Sebanyak enam daerah di Sumatera Barat belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga 31 Maret 2021 berdasarkan data yang dihimpun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar.

"Enam daerah itu yaitu Kabupaten Tanah Datar, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar, Heru Pudyo Nugroho di Padang, Senin.

Menurutnya kendala yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana Desa yaitu proses penyusunan dan penetapan peraturan kepala desa keluarga penerima manfaat BLT belum selesai.

"Kemudian pergantian kepala desa sehingga belum ada kepala desa yang definitif, hingga peraturan Kepala Desa soal Keluarga Penerima Manfaat yang direvisi karena alokasi anggaran tidak cukup tersedia," kata dia.

Sementara hingga 31 Maret 2021 sebanyak Rp12,99 miliar Bantuan Langsung Tunai dana desa telah disalurkan ke delapan daerah di Sumbar.

Ia merinci delapan daerah tersebut yaitu Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,29 miliar, Solok Selatan Rp977,70 juta, Solok 807,60 juta, Dharmasraya Rp4,13 miliar.

Kemudian Kabupaten Sijunjung Rp2,65 miliar, Limapuluh Kota Rp1,05 miliar dan Agam Rp986,40 juta.

Pada sisi lain hingga 31 Maret 2021 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke seluruh kabupaten dan kota di Sumbar sudah mencapai Rp4,57 triliun.

"Kota Solok menjadi daerah dengan tingkat realisasi TKDD paling tinggi yaitu Rp139,96 miliar atau 29,74 persen dan Kota Padang menjadi yang terendah realisasinya hanya Rp290,43 miliar atau 19,81 persen," kata dia.

Ia menambahkan salah satu penyebab rendahnya realisasi di Padang adalah alokasi DAK fisik baru terealisasi satu persen.