LKPJ 2020, DPRD Sumbar nilai Pemprov tak serius tindaklanjuti rekomendasi pansus

id dprd sumbar,lkpj

LKPJ 2020, DPRD Sumbar nilai Pemprov tak serius tindaklanjuti rekomendasi pansus

Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat. (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)

Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat menilai pemerintah provinsi tak serius menindaklanjuti rekomendasi pansus menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 kepala daerah.

Ketua Pansus LKPJ 2020 Siti Izzati Aziz saat paripurna penetapan LKPJ dan rancangan RPJMD 2021-2025 di Padang, Kamis mengatakan rekomendasi secara keseluruhan telah dilaksanakan akan tetapi tidak fokus.

"Permasalahan yang terjadi ini menunjukkan pemda tak serius tindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumbar," kata dia.

Mulai dari pengelolaan keuangan daerah yang masih bertumpu pada pendapatan yang sama dan tidak ada inovasi.

Selain itu pengelolaan aset dan BUMD belum ada perbaiakan signifikan.

"Kontribusi BUMD belum sebanding dengan pernyataan modal yang telah diberikan. Kita akan terus memantau hal tersebut," kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan DPRD lewat pansus telah melakukan pembahasan LKPJ 2020 yanh telah disampaikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Ia mengatakan LKPJ merupakan laporan keterangan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang sifatnya sebagai laporan keterangaan dan fungsinya untuk pengawasan.

DPRD dapat memberikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraaan pemerintah daerah.

Ia mengatakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2020 sebagian besar sama dengan rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang menyangkut konsisten perencanaan, penganggaraan, dan optimalisasi pendapatan dan belanja daerah.

DPRD menilai pemprov belum optimal dalam peningkatan kinerja pengelolaan aset dan BUMD.l serta belum optimalnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga permasalahan pembangunan tahun 2020 masih sama dengan permasalahan tahun sebelumnya.

"Dari kondisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi DPRD dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah," katanya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjelaskan mengakui adanya kekurangan dari pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2020.

Menurut dia masih ada persoalan dan tantangan yang belum diselesaikan secara, apalagi merupakan tahun 2020 menjadi tahun terberat akibat pandemi COVID-19..

"Saya mengharapkan masing-masing perangkat daerah memperhatikan saran dan masukan DPRD, jangan sekedar dibaca, jika perlu setiap semester dievalusi dan dilaporkan," katanya.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar